Tuai Kontroversi, Pakar Komunikasi: Respons KPI atas Permasalahan Belakangan Bukti Lembaganya Kehilangan Roh

- Senin, 13 September 2021 | 15:41 WIB
Ketua KPI, Agung Suprio, dalam podcast Deddy Corbuzier. (YouTube/Deddy Corbuzier)
Ketua KPI, Agung Suprio, dalam podcast Deddy Corbuzier. (YouTube/Deddy Corbuzier)

HALUANRIAU.CO, JAKARTA - Guru Besar Ilmu Komunikasi Universitas Islam Bandung, Atie Rachmiati menilai, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) saat ini sudah kehilangan roh dalam menjalankan fungsi-fungsi yang diamanatkan UU Penyiaran dan masyarakat.

Respons yang muncul mengatasnamakan lembaga atas permasalahan akhir-akhir ini menjadi tolak ukur kemandulan KPI dan merupakan suatu kemunduran besar.

"Ini benar-benar suatu kemunduran. Sudah kewenangannya semakin dikikis, kebijakan yang diambil juga tak peka. Sekarang saya malah agak malu karena pernah menjadi bagian dari KPI selama dua periode," ucap eks Ketua KPID Jawa Barat itu, Minggu (12/9/2021).

Atie menegaskan terkait kasus perundungan dan pelecehan seksual yang dialami karyawan KPI pusat oleh rekan kerjanya, harus diselesaikan dengan bertanggung jawab dan profesional.

Menurutnya, Ketua KPI harus bertindak tegas dan peka. Apalagi, KPI merupakan lembaga pengawasan yang bersangkut paut dengan moralitas.

"Kalau kasus di dalam lembaga saja tidak bisa diselesaikan, bagaimana masyarakat mau percaya bahwa lembaga pengawasan ini juga bisa bekerja sebagaimana mestinya," ujarnya.

Kontroversi KPI yang mengizinkan eks narapidana pencabulan anak Saipul Jamil untuk bisa tampil di program edukasi televisi, menurut Atie juga merupakan suatu kebijakan yang tak masuk akal sehat.

Dia berpendapat, bagaimana mungkin seseorang yang terbukti bersalah melakukan hal tak senonoh justru diizinkan tampil di saluran frekuensi milik publik.

Baca Juga: Pakar Komunikasi: KPI Harusnya Berpihak ke Publik Karena Itu Siaran Publik

Atie menegaskan, televisi merupakan salah satu salur­an yang berada di ruang publik dan terikat aturan serta etika penyiaran.

Frekuensi yang digunakan juga merupakan sumber daya yang dimiliki negara. Sesuai UUD 1945, harus kembali lagi sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat.

"Artinya, frekuensi itu hanya dipinjamkan, pemiliknya tetap masyarakat," ujarnya.

Dia menyayangkan, realita di dunia penyiaran yang sebagian besar masih mengagungkan uang dan rating hingga kini yang masih belum berubah.

Bak lingkaran setan, karena banyak juga masyarakat yang punya selera rendah tentang kualitas tontonan. Hal itu karena pihak yang bertanggung jawab yakni KPI hanya menyodorkan tontonan buruk sehingga hal itu menjadi hegemoni.

"Yang harus memutuskan lingkaran setan itu adalah pihak yang paling bertanggung jawab terhadap frekuensi publik itu, Kominfo dan KPI. Semua harus satu visi," ujar Atie.

Dia menilai, lanskap penyiaran Indonesia saat ini masih sulit dituntaskan karena berkaitan dengan pergerakan ekonomi, politik, dan hal-hal lain.

Misalnya, kepemilikan silang pengusaha media yang dibatasi. Ketika bersinggungan dengan hal-hal semacan itu, Atie menilai, KPI tidak berdaya dalam ranah tersebut.
Tidak diperlukan

Sebagai ibu satu putra berusia 6 tahun, Dias (38) menilai, tontonan di aplikasi streaming atau over the top (OTT) dan Youtube lebih aman dan berfaedah jika dibandingkan program di televisi Indonesia.

Pasalnya, sebagai orangtua, dia lebih mudah mengontrol de­ngan membuat pengaturan tayang­an.

Untuk itulah, kata Dias, tidak perlu ada lembaga seperti KPI untuk mengatur tayangan televisi.

"Pilihan tontonan di televisi sama seperti nonton di OTT atau Youtube. Dibebaskan saja, sesuai sele­ra. Pemirsa juga sudah tahu konsekuensinya. Kalau tidak suka, tinggal matikan televisi atau pindah kanal," kata Dias.

Menurut Dias, selama ini KPI memiliki standar ganda yang aturan dasarnya tidak jelas. Misalnya, pelaku keke­rasan seksual dan pedofilia bisa masuk televisi dengan beragam alasan, tapi tayang­an kartun atau darah saja di­sensor.

Bahkan, sinetron de­ngan cerita tidak masuk akal dan terlihat menghina nalar, bebas tayang.

Baca Juga: Diharapkan Dapat Meringankan Beban Orangtua, Kemendikbudristek Salurkan Kuota Gratis Kepada 24,4 Juta Pelajar

Senada dengan Dias, Ita (39) juga mengatakan, aturan sensor yang dibuat KPI kerap tidak jelas.

Apalagi, sanksi atau teguran kepada stasiun televisi juga seperti angin lalu yang mudah dilupakan.

“Lembaga seperti KPI diperlukan, tapi wewenang dan tugasnya harus diperjelas. Kalau mau sensor misalnya ujaran kebencian atau adegan seks saja, ini cukup. Selain itu diperlukan sistem pelaporan dari masyarakat yang transparan. Kalau ada lebih dari 1.000 laporan, otomatis programnya diblok," ujar Ita.

AVP Brand Communications Net TV Nugroho Agung Prasetyo menyebut, sejauh ini peran KPI cukup baik walau pengurusnya ber­ganti.

Menurut Agung, fungsi KPI sebagai pembina juga masih efektif karena memberi masukan ke setiap program televisi.

Apa yang menjadi masukan dari KPI masih dalam batas wajar karena biar bagaimanapun televisi memakai frekuensi publik.

"Kalau di Net TV, sebelum ditegur, kami ada kontrol di internal. Sejak awal setiap program hiburan sudah di­siap­kan agar tidak hanya menghibur tapi juga ada misi edukasi ke pemirsa," kata Agung.

Menurut dia, selama 9 tahun mengudara, Net TV termasuk jarang kena tegur atau mendapat "surat cinta" dari KPI.

Kalau ada tegur­an, mereka langsung menindaklanjuti. Agung mengaku, Net TV peduli dengan pemirsanya.

Editor: Bagus Pribadi

Sumber: Pikiran Rakyat

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Live Konten Seks, Selebgram RR Digrebek Polisi di Bali

Jumat, 17 September 2021 | 21:40 WIB

Hina Agama, Kini Muhammad Kece Dianiaya di Dalam Tahanan

Jumat, 17 September 2021 | 21:30 WIB

Kapal Pengayoman IV Tenggelam, 2 Orang Meninggal Dunia

Jumat, 17 September 2021 | 16:21 WIB
X