Pakar Komunikasi: KPI Harusnya Berpihak ke Publik Karena Itu Siaran Publik

- Senin, 13 September 2021 | 15:29 WIB
Ketua KPI menanggapi kasus dugaan perundungan. (Instagram.com/@agung_suprio)
Ketua KPI menanggapi kasus dugaan perundungan. (Instagram.com/@agung_suprio)

HALUANRIAU.CO, JAKARTA - Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) belakangan sering sekali menuai kontroversi. Sebab itu, banyak kalangan mengatakan KPI sudah tak sesuai dengan amanat Undang-Undang Penyiaran dan masyarakat.

Pasalnya, di tengah masalah internnal yang terjadi, KPI malah sering mengutarakan pernyataan bahkan membuat kebijakan yang menuai kontroversi.

Masyarakat pun mulaii geram sampai mengatakan KPI benar-benar tak dibutuhkan lagi di zaman kiwari ini.

Seperti diketahui, KPI merupapkan lembaga penegakan aturan terkait konten penyiaran yang seharusnya berpihak kepada kepentingan publik. Sebab, penyiaran yang dinaungi KPI adalah penyiaran bersifat publik.

Oleh karena itu, KPI tidak perlu mengeluarkan pernyataan kontroversial, tetapi merujuk saja pada aturan yang sudah tertulis dalam Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) dan Standar Program Siaran (SPS).

Baca Juga: September Ini Polisi akan Terbitkan Aturan Baru Soal Surat Izin Mengemudi

Eni Maryani, pakar komunikasi yang juga Kepala Departemen Komunikasi dan Informasi Fakultas Ilmu Komunikasi, Universitas Padjadjaran, di Bandung, Minggu (12/9/2021) mengatakan, banyak konten siaran yang tidak sejalan dengan SPS.

Alih-alih bertindak tegas terhadap pengelola media, KPI malah sering mengeluarkan pernyataan kontroversial.

Ia menyebut, komentar komisioner KPI tentang beragam konten siaran, seperti tayangan yang menghadirkan Saipul Jamil, tayangan Upin dan Ipin, dan perkawinan artis kontroversial.

KPI seharusnya mengomentari dan membuat kebijakan yang fokus terhadap konten, apakah sesuai atau tidak dengan aturan di SPS.

"Banyak kejadian ketika seharusnya KPI bersikap tegas kepada acara yang jelas-jelas melanggar SPS, tapi itu tidak dilakukan. Beberapa kasus terakhir, pimpinan KPI pusat tidak berucap hati-hati sebagai pimpinan lembaga yang mewakili publik," terangnya.

"Pernyataannya seharusnya dalam konteks aturan, tapi yang muncul jadi bersayap, jadi banyak kontroversi. Sehingga, kalimatnya bisa dimaknai macam-macam. Rujukannya seharusnya langsung pada aturan," lanjut Eni.

Kontroversi tayangan siaran langsung pernikahan artis pun tidak menuai tindakan tegas. Bahkan, argumen sebagai tayangan budaya diterima oleh KPI.

Padahal, dalam Pasal 13 SPS, tayangan seperti itu tergolong tidak menghormati hak privasi, serta Pasal 14 soal tidak mem­perha­tikan kepentingan anak ke­tika siaran seperti itu dibiarkan.

"Tugas KPI adalah tegas menegakkan aturan. KPI sebagai lembaga yang mewakili publik harus berlakukan atur­an karena frekuensi yang digunakan media penyiaran adalah frekuensi publik. Kepentingan publik menjadi yang utama," ujar Eni.

Publik, kata dia, harus diinformasikan apa saja tindakan tegas yang sudah dilakukan KPI ke pengelola media penyiaran karena KPI adalah lembaga independen yang mewakili kepentingan publik.

Karena informasi itu tidak ada, akhirnya publik merasa keberadaan KPI tidak signifikan. Apalagi karena konten yang tidak mendidik terus saja disiarkan setelah bertahun-tahun lembaga itu berdiri.

Berpihak ke publik

Menurut Eni yang juga aktif di Koalisi Nasional Reformasi Penyiaran, publik tetap menghargai keberadaan KPI sebagai lembaga independen yang membantu kontrol konten penyiaran.

Halaman:

Editor: Bagus Pribadi

Sumber: Pikiran Rakyat

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Live Konten Seks, Selebgram RR Digrebek Polisi di Bali

Jumat, 17 September 2021 | 21:40 WIB

Hina Agama, Kini Muhammad Kece Dianiaya di Dalam Tahanan

Jumat, 17 September 2021 | 21:30 WIB

Kapal Pengayoman IV Tenggelam, 2 Orang Meninggal Dunia

Jumat, 17 September 2021 | 16:21 WIB
X