Koalisi NGO, Koral Kecam Pemerintah yang Pajakin Nelayan Kecil, Bukan Malah Sejahterakan dan Lindungi

- Kamis, 9 September 2021 | 19:58 WIB
Sejumlah nelayan lokal menarik jaring ikan yang mereka tebar di laut lepas. (Pikiran Rakyat)
Sejumlah nelayan lokal menarik jaring ikan yang mereka tebar di laut lepas. (Pikiran Rakyat)

Diketahui, sebelumnya pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menerapkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 85 Tahun 2021 terkait pengelolaan Penerimaan Negara Bukan pajak (PNBP) sektor kelautan dan perikanan.

Dalam peraturan yang memuat 23 pasal tersebut, KKP Mengatur penarikan PNBP mulai dari penarikan praproduksi, penarikan pascaproduksi dan sistem kontrak.

Penarikan praproduksi dan sistem kontrak inilah inilah yang dianggap bisa menjadi pisau bagi nelayan kecil, yang memang sektor kegiatannya berada di praproduksi atau sebelum produksi.

Baca Juga: Ditemukan dengan Kaki Bengkak, BBKSDA Riau Tangkap Harimau yang Diduga Terkam Remaja di Teluk Lanus

Skema kontrak yang diberlakukan dikhawatirkan tidak akan bermanfaat banyak pada Anak Buah Kapal (ABK) perikanan Indonesia. Sebab, dalam UU Cipta Kerja telah menghapus kewajiban penggunaan minimal 70 persen ABK Indonesia pada kapal berbendera Indonesia maupun berbendera asing.

Dilansir dari laman resmi Kementerian Sekretariat Negara, PP Nomor 85/2021 ditetapkan dan diundangkan pada 19 Agustus 2021. Dengan terbitnya PP Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan, PP Nomor 75 Tahun 2015 yang sebelumnya menjadi acuan, tidak lagi berlaku.

"Aturan tersebut kini menjadi acuan KKP dalam mengelola PNBP di bidang kelautan dan perikanan," kata Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono dalam siaran persnya.

PP Nomor 85 Tahun 2021 terdiri dari 23 pasal dan lampiran. PP tersebut mengatur 18 jenis PNBP pada sektor kelautan dan perikanan yang antara lain meliputi pemanfaatan sumber daya alam perikanan, pelabuhan perikanan, dan pengembangan penangkapan ikan.

Kemudian juga mencakup penggunaan sarana dan prasarana sesuai dengan tugas dan fungsi, pemeriksaan/pengujian laboratorium, pendidikan kelautan dan perikanan, pelatihan kelautan dan perikanan, serta analisis data kelautan dan perikanan. (haluanpadang.com/Bhenz Maharajo)

Halaman:

Editor: Bagus Pribadi

Sumber: haluanpadang.com

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Pertalite Kritis, Masyarakat Diminta Berhemat

Kamis, 11 Agustus 2022 | 17:37 WIB

LPSK Sebut Istri Fredy Sambo Kurang Kooperatif

Rabu, 10 Agustus 2022 | 18:06 WIB

Perdana, AHM Hadirkan Program Vokasi Berbasis TEFA

Rabu, 3 Agustus 2022 | 17:55 WIB
X