Penetapan Aturan Baru Pajak Perikanan Bisa Cekik Nelayan Kecil

- Kamis, 9 September 2021 | 19:32 WIB
Anggota Komisi VII DPR RI, Saadiah Uluputty. (Istimewa)
Anggota Komisi VII DPR RI, Saadiah Uluputty. (Istimewa)

HALUANRIAU.CO, PEKANBARU - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menerapkan peraturan baru terkait pengelolaan Penerimaan Negara Bukan pajak (PNBP) sektor kelautan dan perikanan sejak pertengahan bulan lalu.

Namun hal itu menjadi polemik karena aturan yang memuat objek kena pajak di bidang perikanan itu bak pisau bermata dua. Polemik muncul karena aturan itu bisa mencekik nelayan kecil.

Dalam peraturan yang memuat 23 pasal tersebut, KKP Mengatur penarikan PNBP mulai dari penarikan praproduksi, penarikan pascaproduksi dan sistem kontrak.

Penarikan praproduksi dan sistem kontrak inilah yang dianggap bisa menjadi pisau bagi nelayan kecil, yang memang sektor kegiatannya berada di praproduksi atau sebelum produksi.

Anggota Komisi VII DPR RI, Saadiah Uluputty, meminta KKP memastikan aturan yang berlaku itu tidak memberatkan nelayan kecil.

“Kebijakan ini seperti pisau bermata dua. Saya khawatir di satu sisi skema RRT akan mendorong naiknya PNBP, tapi di sisi lain akan mendorong eksploitasi sumber daya perikanan yang tidak berpihak bagi nelayan nasional, khususnya nelayan kecil,” Saadiah menegaskan.

Baca Juga: Polda Riau Usut Dugaan Penyimpangan Anggaran Covid-19 di Meranti

Saadiah pun menimbang nasib nelayan kecil di Indonesia, yang dinilai akan mengalami kesulitan karena terbeban dengan target realisasi PNBP yang ditetapkan Ditjen Perikanan Tangkap.

“Realisasi PNBP sektor perikanan tangkap itu mencapai 1,6 triliun, jika kita komparasikan dengan data realisasi tahun 2022 sebanyak 250 triliub, artinya hanya 0,64 persen. Tetapi jika melihat beban yang akan dikenakan ke pelaku perikanan tentu saja naik lebih 150 persen. Apakah ini tidak akan membebani nelayan khususnya nelayan kecil,” tanya Saadiah.

Menurutnya wakil rakyat asal Maluku itu, defenisi nelayan kecil dulu ditetapkan berdasarkan batasan ukuran gross tonnage (GT). Padahal kalau melihat sejarahnya kategorisasi nelayan kecil berdasarkan GT agar memudahkan nelayan kecil mendapatkan hak perlindungan dari negara.

Halaman:

Editor: Bagus Pribadi

Sumber: haluanpadang.com

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Dubes Ukraina Ingatkan Ri Tipu Muslihat Putin

Selasa, 5 Juli 2022 | 13:12 WIB

10 Hari Lagi, Gaji ke-13 PNS Cair

Selasa, 21 Juni 2022 | 12:03 WIB
X