Berkaca dari Bocornya Data Pribadi Jokowi, SafeNet Sarankan PeduliLindungi Batasi Akses Publik Lacak NIK

- Senin, 6 September 2021 | 20:30 WIB
Sertifikat vaksin Covid-19 diduga milik Presiden Jokowi yang bocor di medsos. (Twitter)
Sertifikat vaksin Covid-19 diduga milik Presiden Jokowi yang bocor di medsos. (Twitter)

HALUANRIAU.CO, JAKARTA - Beberapa hari lalu nomor induk kependudukan (NIK) Presiden Joko Widodo digunakan warganet guna melacak sertifikat vaksinasi Covid-19. Menanggapi hal itu, Direktur Eksekutif Southeast Asia Freedom of Expression Network (Safenet) Damar Juniarto menilai tidak adanya desain pencegahan perlindungan privasi dalam aplikasi PeduliLindungi.

"Jelas, tidak ada strategi besar dengan menetapkan privasi berdasarkan desain, privasi sesuai standar, dan penilaian dampak perlindungan data," kata Damar saat dilansir dari Kompas.com, Jumat (3/9/2021).

Diketahui, NIK milik Presiden Jokowi terpublikasi bahkan bisa diakses di laman resmi Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada bagian form calon Presiden RI untuk Pemilu 2019.

NIK yang beredar tersebut, kemudian digunakan untuk membocorkan sertifikat vaksinasi milik mantan Gubernur DKI Jakarta itu.

Atas hal tersebut, Damar berpendapat betapa mudahnya seseorang mengakses data pribadi orang lain. Menurut Damar, dalam aplikasi PeduliLindungi ada fitur untuk mencari sertifikat vaksin menggunakan NIK dan nama orang yang hendak dicari.

Baca Juga: 5 Fakta Film Dune, Adaptasi dari Novel Frank Herbert dan Pemenang Nebula Award

"Jadi, kalau sekarang ada yang ambil NIK yang valid itu, lalu tulis nama lengkapnya dan gunakan untuk mengetahui apakah dia pernah divaksinasi atau belum menggunakan aplikasi PeduliLindungi, tidak akan ada kesulitan," jelasnya.

"Isu yang mengemuka hari ini pada tersebarnya sertifikat vaksinasi Presiden Jokowi sebenarnya bermula dari betapa mudahnya setiap orang menemukan Nomor Induk Kependudukan seseorang yang sah," tambah dia.

Damar menyadarkan bahwasanya kebocoran data yang dialami oleh Jokowi tentu bisa terjadi oleh sebagian besar masyarakat Indonesia.

namun, hal itu kata Damar, harus diterima sebagai kenyataan. Ia mengatakan, data yang mudah diakses seperti ini tidak diketahui sejak kapan bermula.

Halaman:

Editor: Bagus Pribadi

Sumber: kompas.com

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Perdana, AHM Hadirkan Program Vokasi Berbasis TEFA

Rabu, 3 Agustus 2022 | 17:55 WIB
X