HALUANRIAU.CO, PROBOLINGGO - Terkait kasus Bupati Probolinggo, Puput Tantriana Sari beserta suaminya Hasan Aminuddin yang merupakan anggota DPR, yang mana mereka diduga maling uang rakyat.
Puput Tantriana Sari dan suaminya termasuk ke dalam 22 orang yang ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai tersangka kasus dugaan suap jual beli jabatan kepala desa di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo tahun 2021.
Puput Tantriana Sari dan suaminya diduga menjadi penerima suap tersebut. Ada pula nama Camat Krejengan, Doddy Kurniawan dan Camat Paiton, Muhammad Ridwan yang diduga menerima suap.
Sementara 18 tersangka lainnya yang merupakan ASN di Pemkab Probolinggo diduga menjadi pemberi suap tersebut.
Sri Mulyani membongkar data transfer keuangan yang bersumber dari APBN ke Kabupaten Probolinggo dari tahun 2012 hingga 2021.
Dalam kurun waktu 9 tahun, total sudah Rp15,2 triliun dana dari APBN yang dikirim ke Kabupaten Probolinggo.
"Dari Rp959 miliar (2012) menjadi Rp1,857 Triliun (2021)," kata Sri Mulyani melalui unggahan di akun Instagram @smindrawati pada 4 September 2021.
"Total Dana Desa sejak 2015-2021 mencapai Rp2,15 Triliun untuk 325 Desa. Masing-masing desa rata-rata mendapat Rp 291 juta (2015) naik 3,5 kali menjadi Rp1,32 milyar (2021)," ucapnya lagi.
"Anak usia dibawah 2 tahun yang mengalami kurang gizi (stunting) naik dari 21,99% (2015) menjadi 34,04% (2019). 3,5 anak dari 10 anak kurang gizi..!"
Sri Mulyani juga mengungkapkan bahwa hampir 1 dari 5 penduduk masih miskin di Kabupaten Probolinggo.
"IPM 64,12% (2015) naik menjadi 66,07% (2020)," ujarnya.
Sri Mulyani menegaskan bahwa maling uang rakyat (korupsi) adalah musuh bersama.
"MUSUH UTAMA dan MUSUH BERSAMA dalam mencapai tujuan mencapai kemakmuran yang berkeadilan," katanya.
