Moeldoko Akan Layangkan Somasi Soal Invermectin, ICW: Mestinya Bijak Dalam Menanggapi Kritik

- Kamis, 2 September 2021 | 23:45 WIB
Moeldoko  |  Sumber : Instagram @dr_moeldoko
Moeldoko | Sumber : Instagram @dr_moeldoko

HALUANRIAU.CO, JAKARTA - Kuasa Hukum Indonesia Corruption Watch (ICW) Erwin Natosmal‎ dalam keterangan tertulisnya mempersilahkan ‎Kepala Kantor Staf Kepresidenan Moeldoko melapor ke penegak hukum terkait persoalan konflik kepentingan dalam polemik obat ivermectin, Selasa (31/8).

Menurut ICW, melapor ke pihak kepolisian adalah hak setiap warga negara secara personal/individu.

Namun ICW menyayangkan sikap Moeldoko tersebut, mestinya bijak dalam menanggapi kritik, bukan justru langsung menempuh jalur hukum tanpa ada argumentasi ilmiah tentang indikasi konflik kepentingan dalam penelitian ICW.

"ICW sudah berulang kali menjelaskan bahwa hasil penelitian ICW tidak menuding pihak tertentu manapun, terlebih Moeldoko, mencari keuntungan melalui peredaran Ivermectin. Hal itu telah pula kami sampaikan dalam tiga surat jawaban somasi kepada Moeldoko melalui kuasa hukumnya, Otto Hasibuan," ucapnya.

Sebab, jika dicermati lebih lanjut, siaran pers yang berjudul “Polemik Ivermectin: Berburu Rente di Tengah Krisis” selalu menggunakan kata “indikasi” dan “dugaan”.

"Lagi pula Moeldoko salah melihat konteks penelitian tersebut, karena yang digambarkan ICW adalah indikasi konflik kepentingan antara pejabat publik dengan pihak swasta, bukan sebagai personal/individu," ujarnya.

Indikasi persoalan Moeldoko sebenarnya tidak hanya terkait dugaan konflik kepentingan dalam peredaran Ivermectin. Berita ini dikutip dari pikiran-rakyat.com dengan judul Kuasa Hukum ICW Persilahkan Moeldoko Melapor Ke Polisi Terkait Polemik Ivermectin.

Namun, lanjutnya, patut diingat bahwa Moeldoko juga sempat membagi-bagikan obat Ivermectin melalui organisasi Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) yang bekerjasama dengan PT Harsen Laboratories di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah.

Maka, atas dasar tindakan itu, muncul satu pertanyaan penting yang harus dijawab Moeldoko juga, “Bukankah membagi-bagikan produk farmasi yang belum jelas uji kliniknya - apalagi secara bebas ke masyarakat - merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 196 UU Kesehatan?”

"‎Berangkat atas pertanyaan di atas, kami turut meminta pertanggungjawaban Moeldoko," tuturnya.

Mengenai ekspor beras, kuasa hukum ICW menilai, Moeldoko terus menerus mendaur ulang isu tersebut.

"Padahal, dalam berbagai kesempatan kami sudah tegas menyampaikan bahwa pernyataan itu adalah misinformasi, karena yang benar adalah mengirimkan kader HKTI atau petani ke Thailand untuk mengikuti program pelatihan. Selain itu, khusus untuk ekspor beras ini, ICW juga telah meminta maaf atas kekeliruan pernyataan tersebut," ucapnya.

Bagi ICW, persoalan misinformasi itu bukan hal utama. Pasalnya, poin krusial yang harus dijelaskan oleh Moeldoko adalah apa motivasinya bertemu atau berkomunikasi dengan Sofia Koswara lalu meminta pengurusan surat izin edar Ivermectin? Apa karena kedekatan Sofia Koswara dengan anaknya karena tergabung dalam perusahaan yang sama? Sebagaimana dalam penelitian ICW.‎***(Bambang Arifianto/pikiran-rakyat.com)

Baca Juga: Tanggapi Tuduhan ICW soal Ivermectin, Moeldoko Layangkan Somasi

Editor: Taufik Ilham

Sumber: PikiranRakyat.com

Tags

Terkini

Perdana, AHM Hadirkan Program Vokasi Berbasis TEFA

Rabu, 3 Agustus 2022 | 17:55 WIB
X