Cuma Dipotong Gaji, ICW: Harusnya Lili Pintauli Didesak Undur Diri dari KPK

- Selasa, 31 Agustus 2021 | 16:50 WIB
Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar  |  Sumber : kpk.go.id
Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar | Sumber : kpk.go.id

HALUANRIAU, JAKARTA - Dewan Pengawas KPK dinilai tak menjatuhkan sanksi berat kepada Wakil Ketua KPK, Lili Pintauli Siregar yang telah melanggar kode etik. Penilaian itu datang dari berbagai pihak, salah satunya Indonesia Corruption Watch (ICW).

ICW berpandangan perbuatan Lili dapat disebut sebagai perbuatan koruptif, sehingga menghukum dengan hanya mengurangi gaji pokok dianggap kurang. ICW menganggap Lili patut diberikan hukuman dengan Dewan Pengawas menyuruh yang bersangkutan segera mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Komisioner KPK.

Ada sejumlah alasan, baik secara yuridis maupun moral, yang melandasi ICW berpandangan demikian. Pertama, tindakan Lili sudah memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019. Regulasi itu menyebutkan bahwa Komisioner KPK berhenti karena terbukti melakukan perbuatan tercela.

Tidak hanya dua perbuatan yang disampaikan oleh Dewan Pengawas saja, Ombudsman RI dan Komnas HAM RI juga menemukan adanya maladministrasi dan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Komisioner KPK salah satunya Lili, dalam penyelenggaraan Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) bagi pegawai KPK.

ICW tak berhenti di situ, mereka juga menyoroti regulasi lain, tepatnya Bab II Angka 2 Etika Politik dan Pemerintahan TAP MPR Nomor VI Tahun 2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa, sudah menegaskan pula bahwa pejabat publik harus siap untuk menanggalkan jabatannya jika terbukti melakukan pelanggaran dan tidak mampu memenuhi amanah yang diberikan kepadanya.

Kedua, menurut ICW putusan etik yang dikenakan kepada Lili semakin memperburuk citra KPK di tengah masyarakat.

Sebagaimana diketahui, tingkat kepercayaan masyarakat kepada lembaga antirasuah itu terus menurun sejak beberapa waktu terakhir. Berdasarkan catatan ICW, setidaknya ada tujuh lembaga survei pada tahun 2020 lalu mengkonfirmasi hal yang sama.

Hal ini pun wajar, mengingat banyaknya kontroversi yang dihasilkan oleh Komisioner KPK baru, mulai dari ketidakmampuan mengelola internal kelembagaan, menurunnya performa kinerja penindakan, hingga ketiadaan konsep pencegahan korupsi yang jelas.

Sehingga, secara moral, meskipun tidak disebut dalam putusan Dewan Pengawas, lebih baik Lili segera mengundurkan diri, seperti dilansir dari situs resmi ICW.

Berangkat dari putusan Dewan Pengawas kepada Lili, masyarakat dapat melihat jelas bahwa penegakan etik di KPK tidak bertaji.

Halaman:

Editor: Bagus Pribadi

Sumber: ICW

Tags

Terkini

Sebanyak 1.826 Prajurit TNI Terinfeksi HIV-AIDS

Sabtu, 4 Desember 2021 | 14:02 WIB
X