Kasus Bowo Sidik, KPK akan Panggil Bupati Meranti

- Rabu, 10 Juli 2019 | 11:29 WIB
KPK akan Panggil Bupati Meranti
KPK akan Panggil Bupati Meranti

JAKARTA (HR)- Komisi Pemberantasan Korupsi memeriksa anggota DPR Komisi VI Fadlullah dalam perkara suap Bowo Sidik Pangarso dan akan memeriksa Bupati Kepulauan Meranti Irwan.

"Yang bersangkutan akan diperiksa sebagai saksi untuk IND," kata juru bicara KPK, Febri Diansyah, Selasa (9/7). IND adalah Indung tersangka perantara suap Bowo. Selain itu juga Ketua Panitia Pengadaan Penyelenggara Lelang Gula Kristal Rafinasi Subagyo, serta Kepala Seksi Pengembangan Pasar Rakyat Husodo Kuncoro Yakti dalam kasus ini. Mereka juga akan diperiksa sebagai saksi untuk Indung.

KPK menetapkan Bowo sebagai tersangka penerima suap dari bagian pemasaran PT Humpuss Transportasi Kimia, Asty Winasti. KPK menyangka Bowo menerima Rp2,5 miliar karena membantu perusahaan kapal itu memperoleh kontrak kerja sama pengangkutan pupuk milik PT Pupuk Indonesia.

Dalam proses penyidikan kasus itu, KPK turut menyita Rp6,5 miliar dari kantor perusahaan Bowo, PT Inersia di Pejaten, Jakarta Selatan. Uang itu disita dalam 400 ribu amplop yang disiapkan Bowo untuk serangan fajar pada Pemilu 2019. KPK menduga uang itu berasal dari tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan jabatan Bowo sebagai anggota DPR Komisi IV.

Kepada penyidik, Bowo mengatakan salah satu sumber uang itu berasal dari Enggartiasto. Enggar diduga memberikan Rp2 miliar dalam bentuk dolar Singapura melalui utusannya pada pertengahan 2017. Bowo mengatakan Enggar memberikan uang untuk mengamankan Permendag Gula Rafinasi yang berlaku pada Juni 2017. Saat itu, Bowo merupakan salah satu pimpinan Komisi VI yang bermitra dengan Kemendag.

Enggartiasto Lukita membantah memberikan uang kepada politikus Partai Golkar itu. “Apa urusannya kasih duit? Saya yakin enggak ada, dia dari Golkar saya dari NasDem,” kata Enggar di Istana Negara, Jakarta, Senin (29/4) lalu. Selain terkait gula rafinasi, KPK juga sedang menelusuri sumber duit Bowo Sidik lainnya terkait pembahasan Dana Alokasi Khusus untuk sejumlah daerah. Untuk itu, KPK sebelumnya telah memeriksa anggota DPR M Nasir Dan Bupati Minahasa Selatan Christiany Euginia Paruntu.

Menanggapi hal itu, Bupati Kepulauan Meranti, Irwan Nasir, mengaku tidak ada yang harus dipersoalkan atas pemanggilan oleh KPK terhadap dirinya selaku saksi dalam perkara yang melibatkan anggota DPR RI Bowo Sidik dan sejumlah pihak lainnya, bahkan Irwan mengaku menghormati segala proses hukum yang diperankan KPK dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.
Berikut petikan wawancara, seperti yang dikutip dari cakaplah, dengan Irwan Nasir yang ketika dikonfirmasi mengaku sedang mengikuti agenda Bakti Sosial di Tanjung Samak Kepulauan Meranti.

Benar ada pemanggilan KPK terhadap Anda terkait proses hukum yang melibatkan anggota DPR RI Bowo dan pihak swasta PT Humpuss?Ya, dan secara prinsip kita menghormati proses hukum dan mendukung tugas-tugas KPK dalam upaya pemberantasan korupsi di negeri ini. Tetapi karena untuk memenuhi panggilan ini diperlukan beberapa dokumen yang diminta oleh penyidik, maka dokumen tersebut sedang kita lengkapi, sedang kita cari.

Dokumen apa yang dimaksud?
Menurut informasi sementara, dokumen yang diminta itu adalah data DAK (Dana Alokasi Khusus) tahun 2016. Berarti, DAK yang diminta itu adalah DAK yang usulannya dibuat tahun 2015.

Sementara tahun 2015 itu, saya sedang tidak menjabat sebagai Bupati Kepulauan Meranti, karena masa jabatan saya itu berakhir pada Februari 2015, dan saya dilantik kembali sebagai bupati pada Februari 2016.Jadi dalam masa itu, saya hanya berstatus PNS (Pegawai Negeri Sipil) biasa.

Anda kenal dengan anggota DPR yang telah menjadi tersangka dalam kasus ini?
Jumpa saja tak pernah, apalagi untuk kenal.

Kapan kira-kira Anda memenuhi panggilan tersebut?
Kami sudah menyampaikan email atau surat ke KPK minta pemanggilan ditunda. Kalau boleh, kita minta waktu seminggu lagi hingga dokumen yang diminta penyidik dapat dicari dan dilengkapi. Intinya, kita hormati proses hukum yang ada di KPK, dan kita minta waktu untuk melengkapi dokumen yang diminta penyidik agar nanti saat pemeriksaan dapat berjalan lancar.(tci/ckp)

Editor: redaktur haluan

Tags

Terkini

X