Kejari Pekanbaru Kembali Minta Seluruh SPT Dicabut, DLHK Tetap Ngeyel?

- Minggu, 27 Juni 2021 | 15:06 WIB
IMG_20210627_150351
IMG_20210627_150351

HALUANRIAU.CO, PEKANBARU-Kejaksaan Negeri kembali menegaskan agar Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru mencabut seluruh Surat Perintah Tugas terkait penagihan kepada Wajib Retribusi Pelayanan Persampahan. Kali ini, organisasi perangkat daerah yang dipimpin Marzuki itu mematuhinya.

Sebelumnya, pada medio Mei 2021 kemarin, Korps Adhyaksa telah menyampaikan hal yang sama. Pihak DLHK diminta untuk tidak melakukan pemungutan retribusi hingga rampungnya aplikasi penerimaan retribusi secara online yang lagi dirancang instansi tersebut.

Namun hal itu tidak diindahkan pihak DLHK. Hingga akhirnya timbul persoalan dimana sejumlah orang diamankan pihak kepolisian karena diduga melakukan pungutan liar (pungli) terhadap pedagang di Pasar Pagi Panam, Kecamatan Tampan. Dalam aksinya, pada pelaku membekali dirinya dengan SPT dari DLHK Pekanbaru.

Melihat hal itu, Kejari Pekanbaru kembali mengundang DLHK untuk dimintai keterangan terkait persoalan itu. Pertemuan itu dilaksanakan pada pekan kemarin.

"Pada Jumat pekan kemarin, telah diadakan pertemuan antara Tim JPN dengan pihak DLHK. Pertemuan tersebut membahas terkait adanya sejumlah orang yang ditangkap polisi terkait dengan pungli," ujar Kepala Kejari (Kajari) Pekanbaru Andi Suharlis melalui Kepala Seksi (Kasi) Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) Ridwan Dahniel, Minggu (27/6).

Kejadian itu, kata Ridwan, tentu menjadi perhatian pihaknya selaku Jaksa Pengacara Negara (JPN) yang mempunyai beban moral selaku pendamping pihak DLHK. Tim JPN, sebutnya, tentu tidak ingin hal serupa terulang kembali.

"Dari hasil pertemuan itu Tim JPN meminta kepada pihak DLHK untuk mencabut kembali SPT yang salah satu poinnya melakukan penagihan kepada wajib retribusi sampai adanya aplikasi penerimaan retribusi secara online dari Wajib Retribusi, supaya tidak terulang kembali kejadian serupa," kata Jaksa kelahiran Kota Pekanbaru itu.

"Tim JPN mempersilakan DLHK menerbitkan SPT, tapi hanya khusus untuk melakukan pendataan Wajib Retribusi yang akan dimasukkan ke dalam sistim E-Retribusi," sambung mantan Analis pada Sub Direktorat Bantuan TUN Kejaksaan Agung (Kejagung) itu.

Dalam pertemuan itu, lanjutnya, pihak DLHK mengaku akan mengikuti arahan Tim JPN tersebut. Disampaikan mereka, pada Juli 2021 mendatang, aplikasi E-Retribusi sudah bisa diluncurkan penggunaannya.

"Insya Allah, PAD (Pendapatan Asli Daerah,red) Kota Pekanbaru dari sesi DLHK akan semakin meningkat ke depannya," pungkas Ridwan Dahniel.

Benar saja, setelah pertemuan itu, Marzuki mengeluarkan imbauan. Yang pada intinya, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala DLHK Pekanbaru itu menyatakan mencabut seluruh SPT Nomor : 094/DLHK-BPS/101.2/2021, tanggal 1 Juni 2021, dan berlaku tanggal 2 juni hingga 30 Juni 2021, dan akan diterbitkan SPT selanjutnya sampai dengan waktu yang ditentukan.

Penulis : Dodi Ferdian

Editor: Dodi Ferdian

Terkini

Seekor Tapir Masuk Kolam Warga

Selasa, 20 April 2021 | 16:53 WIB

Jangan Biarkan Karhutla Datang Tahun Ini

Kamis, 24 September 2020 | 22:17 WIB
X