Gerah Dengan KNES, Masyarakat Adat Kenegerian Senama Nenek akan Adakan Aksi

- Minggu, 4 Juli 2021 | 17:27 WIB
IMG-20210704-WA0018
IMG-20210704-WA0018

HALUANRIAU.CO, KAMPAR - Masayarakat Adat Kenegerian Senama Nenek akan melakukan aksi mengusai lahan mereka yang selama ini dikelola oleh Koperasi Nenek Eno Senema Nenek (KNES). Hal itu dilakukan karna masyarakat adat sudah gerah dengan tidak adanya transparansi dan akuntabel koperasi KNES dalam pengelolaan lahan tersebut.

KNES merupakan koperasi yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mengelola Tanah Objek Reforma Agraria ( TORA ) di Senama Nenek Kecamatan Tapung Hulu, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau.

KNES ini ditunjuk untuk bertindak sebagai perpanjangan tangan masyarakat penerima objek TORA di Senamanenek dalam kerjasama kemitraan dengan PTPN V.

-


"Tidak adanya transparansi dan akuntable dalam pengelolaan lahan oleh KNES selama 18 bulan, terhitung sejak bulan Januari 2020 - Juli 2021. Mengakibat hasil yang sangat merugikan pemilik lahan masyarakat adat Desa Senama Nenek," ujar Samsul Hadi Datuk Simajelo dari persukuan Domo pada haluanriau.co Minggu (4/6).

Dikatakan Datuk Simajelo, berdasarkan musyawarah dan mufakat anak kemanakan maka dengan hal tersebut, kami masyarakat adat kenegerian senama nenek akan melakukan aksi menguasai lahan kami di Areal lahan 2.800 hektar pada Selasa 06 Juli 2021 mendatang.

"Masyarkat adat sudah gerah dibuat KNES karena sudah 18 bulan masayarakat adat hanya mendapatkan hasil lahannya sebesar Rp 1 juta. Jadi masayarakat ingin menguasai lahannya dan membawa sertifikat mereka sebagai bukti sah milik mereka. Masyarakat sudah tidak percaya lagi dengan KNES sebagai pengelola ssudah lama mereka bersabar tapi tidak ada juga perubahan," kata Samsul Hadi.

Saat disinggung terkait laporan masyarakat senama nenek terkait dugaan penggelapan SHU Datuk Simajelo menuturkan masyarakat adat sebanyak 445 Kepala Keluarga (KK) telah mengadukan KNES karana tidak transparan pengelola ke petani sehingga petani dirugikan. Atas aduan itu pihak kepolisi meminta beberapa orang saja sebagai pelapor dengan syarat ada surat kuasa dari 445 KK tersebut dan itu sudah diberikan ke pihak kepolisian.

"Masyarakat adat saat ini sudah krisis kepercayaan terhadap KNES maupun penegak hukum. Namun kita tetap berpikiran positif. Saat kami tanya kepada penyidik terkait laporan tersebut, penyidik mengatakan bahwa akan tetap memproses laporan tersebut," ucap Datuk Simajelo.

"Kami hanya minta KNES sebagai pengelola transparan dalam pembagian hasil dan tidak hanya memperkaya sekelompok orang. Kami mau duduk bersama dalam membahasnya bukan main kucing-kucingan," tambah Datuk Simajelo.

Dijelaskan Samsul Hadi, bulan kemrin masyarakat adat hanya mendapatkan hasil lahannya itu sebersar satu juta dua ribu, seharusnya masyarkat menerima lebih dari itu.

"Bulan kemarin masyarakat hanya menerima hasil Rp1 juta dua ribu, seharunya lebih dari itu karen tonase yang didapat diatas 2 ribu ton, sekarang harga sawit perkilo diatas 2 ribu. Miliaran uang tiap bulan tak tau arahnya kemana, dalam hal ini pihak KNES tidak terbuka," pungkasnya.

Diketahui Kepolisian Resor (Polres) Kampar sudah mengantongi nama calon tersangka dalam perkara dugaan penggelapan Sisa Hasil Usaha (SHU) di Koperasi Nenek Eno Senama Nenek (KNES) tersebut.

Dalam waktu dekat pihak kepolisian akan meyampaikan nama tersangka. Itu setelah melakukan gelar perkara penetapan tersangka.

“Menunggu jadwal untuk gelar perkara penetapan tersangka,” ujar Kasat Reskrim Polres Kampar AKP Bery Juana Putra kepada haluanriau.co, Minggu (30/5) lalu.

“Nanti akan kita riliskan (nama tersangka) kalau sudah digelarkan,” kata mantan Kasat Reskrim Polres Bulukumba itu.

Untuk diketahui, polisi telah meningkatkan status perkara dugaan penggelapan SHU pada Koperasi KNES ke tahap penyidikan. Lebih kurang 26 saksi sudah diperiksa termasuk anggota Koperasi.

Perkara yang menyeret nama Ketua Koperasi Muhammad Alwi Arifin alias Alwi itu atas laporan dari anggota koperasi yang diketuainya yang berada di Desa Senama Nenek, Kecamatan Tapung Hulu, Kampar.

Alwi juga sempat dijemput paksa karena tidak
mengindahkan pemanggilan dari pihak Kepolisian. Dia dua kali mangkir dari panggilan polisi tanpa ada alasan yang jelas.

Dari informasi yang dihimpun, ada empat laporan polisi yang melibatkan nama Alwi. Satu laporan berada di Polres Kampar dan 3 lainnya berada di Polda Riau.

 

 

Reporter: Amri

Editor: Eka Buana Putra

Terkini

X