Korupsi Turap Danau Tajwid, Mantan Plt Kadis PUPR Pelalawan Jalani Sidang Perdana

- Kamis, 19 Agustus 2021 | 01:57 WIB
Sidang perdana dugaan korupsi robohnya Turap Danau Tajwid Pelalawan, di Pengadilan Tipikor Pekanbaru, Rabu (18/8)  |  Istimewa
Sidang perdana dugaan korupsi robohnya Turap Danau Tajwid Pelalawan, di Pengadilan Tipikor Pekanbaru, Rabu (18/8) | Istimewa


Haluanriau.co, Pekanbaru - Kasus dugaan korupsi terkait ambruknya turap Danau Tajwid di Kabupaten Pelalawan akhirnya bergulir di persidangan. Dua terdakwa menjalani sidang perdana di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, Rabu (18/8).

Adapun dua terdakwa tersebut adalah mantan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Pelalawan MD Rizal dan Tengku Pirda yang merupakan tenaga harian lepas (THL) di instansi tersebut. Keduanya menjalani sidang perdana secara virtual dari Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas I Pekanbaru.

Sidang tersebut beragendakan pembacaan surat dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) di ruang persidangan. Di tempat yang sama, ada majelis hakim yang diketuai Dahlan dan Penasehat Hukum para terdakwa.

"Sudah dibacakan surat dakwaannya," ujar Hendri Junaidi selaku JPU, Rabu siang.

Atas dakwaan yang disampaikan, para terdakwa kata Hendri, menyatakan keberatan. Selanjutnya mereka akan mengajukan eksepsi pada persidangan berikutnya.

"Minggu depan penyampaian eksepsi," kata Jaksa dari Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau itu.

Berdasarkan data yang dihimpun dari https://sipp.pn-pekanbaru.go.id/, dinyatakan bahwa dugaan korupsi yang dilakukan kedua terdakwa terjadi pada 12 September 2020, bertempat di lokasi Pekerjaan Paket I Revertmen.

Bermula pada tahun 2018, Dinas PUPR Pelalawan melalui Hardian Syahputra selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) telah melaksanakan perikatan kontrak pekerjaan paket I Revertmen dengan Harimantua Dibata Siregar, Direktur PT Raja Oloan selaku kontraktor. Adapun nilai kontrak Rp6.163.648.609, dengan waktu pelaksanaan 18 Oktober 2018 hingga 31 Desember 2018.

Kemudian, pada 27 Desember 2018 atas capaian prestasi pekerjaan dimaksud sebesar 35,464 persen, dilakukan pencairan pekerjaan rekanan sejumlah Rp2.076.536.745. Oleh karena akan berakhir masa kontrak pekerjaan tersebut pada 31 Desember 2018, namun pekerjaan belum terlaksana 100 persen, maka dilakukan Addendum perpanjangan waktu selama 50 hari dari tanggal 1 Januari 2019 hingga 19 Februari 2019.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Nomor : 614/PUPR-SDA/BANJIR/BAP/2019/001 tanggal 19 Februari 2019, pekerjaan proyek tersebut selesai dilaksanakan 100 persen. Dengan demikian pekerjaan tersebut telah tercatat dan merupakan aset daerah Kabupaten Pelalawan.

Kendati begitu, Dinas PUPR Pelalawan tidak melakukan pembayaran kepada rekanan atas sisa pekerjaan sebanyak 64,536 persen sejumlah Rp4.087.112.864. Alasannya, fisik pekerjaan tidak dapat diukur secara nyata dan volume tidak dapat ditentukan (dihitung) bedasarkan hasil Joint Audit dengan Fakultas Teknik Sipil Universitas Lancang Kuning.

Dengan demikian tentunya pekerjaan yang telah dilaksankan oleh  PT Raja Oloan, progresnya belum selesai 100 persen, padahal fisik pekerjaan telah dilaksanakan 100 persen sesuai kontrak.

Karena tidak mendapatkan pembayaran pekerjaan dimaksud akhirnya pada tanggal 14 Januari 2020, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pelalawan Cq Dinas PUPR Pelalawan Cq Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas PUPR Pelalawan Pekerjaan Paket I Revertmen Sungai Kampar-Danau Tajwid, digugat oleh rekanan di Pengadilan Negeri (PN) Pelalawan.

Saat itu, diangkatlah Terdakwa MD Rizal selaku Plt Kepala Dinas PUPR Pelalawan sejak tanggal 15 Juli 2020. Dengan demikian segala urusan dan tugas Dinas PUPR Pelalawan menjadi tanggung jawabnga.

Beberapa hari kemudian, keluarlah Putusan Hakim PN Pelalawan Nomor 3/Pdt.G/2020/PN/Plw tanggal 21 Juli 2020 yang telah memeriksa perkara perdata yang diajukan PT Raja Oloan. Pengadilan memutuskan menghukum tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada penggugat sejumlah Rp4.087.112.864.

Atas putusan itu, pihak tergugat tetap tidak mau melaksanakan putusan dimaksud. Lalu mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi (PT) Pekanbaru pada 30 Juli 2020.

Untuk memperkuat dasar atau alasannya, terdakwa MD Rizal menghubungi Tengku Pirda selaku Operator Excavator, untuk membawa 1 unit alat berat berupa excavator jenis long am milik Dinas PUPR Pelalawan ke lokasi proyek.

Terdakwa MD Rizal lalu mengarahkan Tengku Pirda untuk melakukan pengerukkan tanah sisi sebelah darat atau jalan sepanjang kurang lebih 15 meter. Kemudian mendorong bagian badan sheetpile dan capping beam dengan menggunakan excavator, sehingga bagian badan sheetpile menjadi patah dan jatuh ke sungai, besi tulangan sheet pile putus dengan permukaan patah rata.

Namun satu bagian potongan sheet pile masih tertancap dalam tanah dengan kondisi miring. Kemudian terdapat luka atau sayatan atau robekan pada bagian atas sheet pile, capping beam atau kepala turap ukuran 65 x50 menjadi patah dan retak serta Tie Roddan batang sheet pile yang terhubung dengan baut/nut terlepas dari batang sheet pile.

Sehingga kondisi Pekerjaan Paket I Revertmen menjadi hancur dan rusak, atau tidak dapat dipakai sebagaimana mestinya fungsi suatu pekerjaan turap. Seolah-olah hal itu karena kesalahan PT Raja Oloan selaku Kontraktor Pelaksana. Padahal seharusnya dijaga karena berada dalam penguasaan atau dikuasai oleh terdakwa MD Rizal yang menjabat selaku Plt Kepala Dinas PUPR Pelalawan.

Hasil laporan penelitian dari Prof Dr Ir H Sugeng Wiyono selaku ahli fisik atau Guru Besar Teknik Sipil Universitas Islam Riau (UIR) yang telah melakukan penelitian dan pemeriksaan serta pengukuran pada 2 Februari 2021 terhadap hancurnya atau rusaknya Pekerjaan Paket I Revertmen itu, memberikan kesimpulan penelitian atau pemeriksaan telah terjadi kerusakan bangunan turap.

Meskipun dengan telah dirusaknya pekerjaan turap tersebut oleh kedua terdakwa, namun berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi (PT) Pekanbaru justru menguatkan putusan PN Pelalawan agar tergugat membayarkan sisa uang kontrak Pekerjaan Paket I Revertmen Sungai Kampar-Danau Tajwid.

Akibat perbuatan kedua terdakwa, membutuhkan biaya pemulihan atau perbaikan untuk dapat kembali kepada kondisi semula sejumlah Rp.369.817.700.

Atas hal itu, MD Rizal dan Tengku Pirda didakwa dengan Pasal 10 huruf (a) Undang-undang (UU) RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi junto Pasal 55 ayat (1) ke (1) KUHP.(Dod)

Editor: Taufik Ilham

Sumber: Dodi Ferdian

Tags

Terkini

X