Dugaan Korupsi SPPD Fiktif di DPRD Rohil, Polda Koordinasi dengan BPK Terkait PKN

- Senin, 16 Agustus 2021 | 05:14 WIB
ilustrasi SPPD Fiktif
ilustrasi SPPD Fiktif

HALUANRIAU.CO, PEKANBARU - Penyidikan dugaan penyimpangan Surat Perintah Perjalanan Dinas fiktif di Sekretariat DPRD Rokan Hilir, masih berlanjut. Saat ini penyidik masih berkoodinasi dengan auditor terkait perhitungan kerugian negara (PKN) yang ditimbulkan dalam perkara tersebut.

Perkara ini ditangani Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Riau, dan telah ditingkatkan ke tahap penyidikan pada 6 Mei 2021 lalu. Hal itu, usai penyidik menemukan peristiwa pidana serta dua alat bukti permulaan yang cukup.

"Masih tahap proses penyidikan," ujar Direktur Reskrimsus Polda Riau, Kombes Pol Ferry Irawan, Minggu (15/8).

Dalam proses itu, penyidik telah melakukan pemeriksaan saksi-saksi, yang jumlahnya diyakini lebih dari 70 orang.

Saat ini, sambung dia, penyidik akan berkoordinasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Riau. Langkah itu, terkait rencana audit perhitungan kerugian negara sebelumnya dilakukan penetapan tersangka.

"Kami akan berkoordinasi dengan BPK untuk perhitungan kerugian negara," sebut Kombes Pol Ferry.

Sebelumnya, Forum Masyarakat Bersih (Formasi) Riau menuding Polda Riau telah menghentikan pengusutan perkara itu. Atas hal itu, Formasi Riau mendaftarkan gugatan praperadilan ke Pengadilan Negeri (PN) Pekanbaru pada 18 Maret 2021 kemarin. Adapun materinya adalah terkait tidak sahnya penghentian penyidikan dugaan korupsi SPPD fiktif massal Dewan Rohil 2017.

Diketahui, penanganan perkara itu dilakukan guna menindaklanjuti laporan yang diterima Polda Riau melalui Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) pada medio September 2018 lalu. Laporan itu terkait Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Keuangan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rohil oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Riau tahun 2017.

Dalam LHP itu dinyatakan terdapat dugaan penyimpangan SPPD yang digunakan anggota Dewan tanpa didukung Surat Pertanggungjawaban (SPJ), sehingga potensi kerugian negara mencapai miliaran rupiah.

Atas temuan itu sejumlah anggota DPRD Rohil kala itu berbondong-bondong mengembalikan dana tersebut ke kas daerah. Bahkan, ada juga anggota DPRD yang membuat pernyataan di atas materai yang menerangkan bahwa mereka tidak pernah menerima sepeser pun dana tersebut.

Halaman:

Editor: Eka Buana Putra

Tags

Terkini

X