Bupati Bintan, Apri Sujadi Dipecat AHY Ditangkap KPK

- Sabtu, 14 Agustus 2021 | 07:35 WIB
Bupati Bintan Apri Sujadi gunakan rompi oranye setelah ditetapkan tersangka oleh KPK dan dilakukan penahanan (titip.id)
Bupati Bintan Apri Sujadi gunakan rompi oranye setelah ditetapkan tersangka oleh KPK dan dilakukan penahanan (titip.id)

HALUANRIAU.CO, JAKARTA - Bupati Bintan Apri Sujadi ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan Wilayah Kabupaten Bintan Mohd Saleh H Umar.

Keduanya diduga telah menerim suap dalam kasus dugaan korupsi pengaturan barang kena cukai dalam pengelolaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) wilayah Kabupaten Bintan tahun 2016-2018.

“Setelah dilakukan pengumpulan informasi dan data serta ditemukan adanya bukti permulaan yang cukup, KPK melakukan penyelidikan dan meningkatkan status perkara ini ke penyidikan pada bulan Februari 2021, dengan menetapkan tersangka AS (Apri Sujadi) dan MSU (Mohd Saleh H Umar),” kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam konferensi pers, Kamis (12/8/2021).

Kasus yang menyeret Apri ini diduga merugikan negara lebih kurang Rp250 Miliar.

Apri diduga telah menerima uang sekitar sejumlah Rp 6,3 miliar di tahun 2017-2018 dan Saleh juga diduga telah menerima uang Rp 800 juta.

Uang yang diterima Apri dan Saleh itu berasal dari pengaturan cukai rokok dan minuman mengandung etil akohol (MMEA).

Atas perbuatannya, Apri dan Salah disangkakan melanggar Pasal 2 Ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Sebelumnya Apri merupakan kader Demokrat sekaligus ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Bintan sebelum akhirnya dipecat Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimukti Yudhoyono (AHY) karena ikut dalam pelaksanaan KLB Sibolangit Deli Serdang yang dilaksanakan 5 Maret 2021.

Hasil KLB tersebut menunjuk Kepala Staf Presiden (KSP), Moeldoko sebagai ketua umum yang kemudian dibatalkan Kementrian Hukum dan HAM

Apri yang memulai karir politiknya di tahun 2006 ini, merupakan lulusan Ilmu Pemerintahan Universitas Riau.

Halaman:

Editor: Eka Buana Putra

Sumber: kompas.com

Tags

Terkini

X