Jaksa Sinyakan Pengembangan Perkara Mantan Bupati Kuansing, Siapa Lagi Tersangka

- Senin, 9 Agustus 2021 | 09:47 WIB
Mursini digiring menuju mobil tahanan, Kamis (4/8). Mantan Bupati Kuansing itu selanjutnya dititipkan di Rutan Pekanbaru untuk 20 hari ke depan.(haluanriau.co/dodi)
Mursini digiring menuju mobil tahanan, Kamis (4/8). Mantan Bupati Kuansing itu selanjutnya dititipkan di Rutan Pekanbaru untuk 20 hari ke depan.(haluanriau.co/dodi)

HALUANRIAU.CO, PEKANBARU - Kejaksaan Tinggi Riau telah melakukan penahanan terhadap Mursini. Perkara ini berkemungkinan akan dikembangkan, tergantung fakta persidangan terhadap mantan Bupati Kuantan Singingi ini nantinya.

Mursini adalah tersangka baru dugaan korupsi belanja barang dan jasa di Sekretariat Daerah Kabupaten (Setdakab) Kuansing pada 6 (enam) kegiatan dengan total anggaran mencapai Rp13.300.600.000. Adapun kegiatan tersebut bersumber dari APBD Kuansing Tahun Anggaran (TA) 2017.

Setelah dua kali mangkir, penyidik kembali mengirimkan surat pemanggilan untuk menjalani pemeriksaan pada Kamis (4/8). Barulah pada pemanggilan ketiga ini, Mursini hadir.

Sikap dua kali mangkir itu dinilai penyidik dapat menghambat proses penyidikan yang dilakukan penyidik dari Kejati Riau dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Kuansing itu. Untuk itu, penyidik memutuskan untuk menahan Mursini dan dititipkan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas I Pekanbaru untuk 20 hari depan, hingga tanggal 24 Agustus mendatang.

Diketahui, pengumuman penetapan Mursini sebagai tersangka disampaikan pada Kamis (22/7) kemarin, bertepatan dengan peringatan Hari Bhakti Adhyaksa (HBA) ke-61. Dia menjadi tersangka keenam dalam perkara ini, di mana sebelumnya sudah ada 5 pesakitan yang dihadapkan ke persidangan dan dinyatakan bersalah.

Adapun modus yang dilakukan Mursini dalam perkara itu adalah menerbitkan Surat Keputusan (SK) Nomor : KPTS 44/II/2017 tanggal 22 Februari 2017 tentang penunjukan pejabat Pengguna Anggaran (PA), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pemeriksa Barang, Bendahara Pembantu dan Bendahara Pengeluaran dan lainnya.

Mursini memerintah Muharlius dan M Saleh dengan nominal berbeda. Akibat perbuatan Mursini, timbul potensi kerugian keuangan negara sebesar Rp5.876.038.606, dan ini telah termuat dalam putusan M Saleh.

Atas perbuatannya, Mursini dijerat dengan Pasal 2 ayat (1), Jo Pasal 3, Jo Pasal 5, Jo Pasal 11 Undang-undang (UU) Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 tahun 2001, Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Perkara ini dimungkinkan berkembang dengan penetapan pihak lainnya sebagai tersangka. Sinyalemen ini disampaikan Asisten Intelijen Kejati Riau, Raharjo Budi Kisnanto, Minggu (8/8).

"Perkembangan kasus, ini kita lihat fakta persidangannya nantinya. Mudah-mudahan aja nanti fakta persidangannya juga mendukung," ujar Raharjo kepada Haluan Riau.

Halaman:

Editor: Eka Buana Putra

Sumber: Dodi Ferdian

Tags

Terkini

X