Terkait Kredit di BNI Notaris Dewi Farni Bantah Isu Terima dan Pakai Uang Kredit

- Jumat, 18 November 2022 | 20:47 WIB
Alhendri Tanjung SH, MH, bersama rekan
Alhendri Tanjung SH, MH, bersama rekan

 

HALUANRIAU.CO, PEKANBARU-Dewi Farni Dja'far, notaris yang menjadi terdakwa kasus dugaan korupsi proses kredit fiktif di PT Bank Negara Indonesia  (BNI) Sentra Kredit Kecil (SKC) Pekanbaru senilai Rp40 miliar, membantah isu menerima uang dan menggunakannya untuk kepentingan usaha.

Bantahan itu disampaikan melalui kuasa hukumnya Alhendri Tanjung SH, MH, terkait adanya pemberitaan sejumlah media yang diduga memojokkan posisi Dewi Farni. Padahal, Dewi Farni sebagai notaris tidak terlibat proses pencairan kredit antara Esron Napitupulu sebagai debitur dengan BNI selaku kreditur.

"Kami membantah adanya pemberitaan di media, bahwa uang hasil korupsi perkara BNI itu dipakai untuk usaha salon dan segala macamnya. Karena yang menerima uang itukan bukan notaris, tetapi debitur (Esron-red) yang sudah dihukum," kata Alhendri didampingi Tim Kuasa hukum lainnya Ilhamdi Taufik SH MH, Sylvia Utami SH MH, Alkhoviz Syukri SH, Andhika Surya Saputra SH dari Kantor Hukum Dr H Adly SH MH.

Alhendri menyebutkan, ada juga pemberitaan media tentang persidangan ini yang secara materi perkara menyudutkan Dewi Farni. Sementara perkara yang sedang berjalan di Pengadilan Tipikor Pekanbaru ini, banyak yang terbantahkan di persidangan.

"Makanya, kami menyanggah tidak benar seakan-akan digiring isu uang hasil pencairan kredit itu dipakai oleh klien kami selaku notaris. Jadi notaris tidak terkait sama sekali dengan uang itu," tegasnya.

Kemudian lanjutnya, juga disebutkan dalam pemberitaan bahwa notaris Dewi Farni dituding membantu terjadinya peristiwa tindak pidana korupsi. Pihaknya juga membantah dan harus mendudukkan terlebih dahulu posisi notaris dalam hal ini.

"Posisi notaris tidak termasuk dalam syarat-syarat prosedur pencairan kredit. Jadi tidak kata-kata notaris, termasuk ke dalam syarat pencairan kredit, tidak ada juga dalam yang namanya cover note,"papar Alhendri.

Karena menurutnya, dalam produk notaris tidak ada masuk dalam proses pencairan kredit. Baik berupa akta maupun cover note. Perlu juga dicermati sebut Alhendri, bahwa dalam perjanjian kredit hanya ada dua pihak yang bertanggungjawab. Yakni, debitur dan kreditur.

"Nah, tidak ada pihak ketiga yang namanya terlibat. Termasuk notaris juga tidak terlibat dalam perjanjian kredit itu,"terangnya.

Pihaknya juga meluruskan agar masyarakat harus mengetahui bahwa keterlibatan notaris dalam perkara ini harus perlu pendalaman lebih jauh fakta-fakta di persidangan. Apalagi, proses sidang perkara ini baru bergulir.

"Tetapi, ada pemberitaan di media seolah-olah menyudutkan klien kami. Padahal posisinya bukan para pihak dan hanya diminta oleh pihak perbankan untuk membuat sebuah keterangan atau lazim disebut cover note yang istilah ini juga tidak jelas dari mana," katanya.

Oleh karena itu, dia berharap media untuk lebih arif dan berimbang dalam menyampaikan berita. Pihaknya berharap, setiap pemberitaan yang memojokkan juga perlu dikonfirmasi ulang agar berimbang (cover both side).

Pada kesempatan itu, Ilhamdi Taufik juga menambahkan bahwa perkara Tipikor ini tidak pernah pelakunya tunggal dan pasti ada kerjasama. Bahkan kerjasama ini sudah terbukti pada persidangan sebelumnya di Pengadilan Tipikor Pekanbaru.

"Ada tujuh pegawai BNI yang masuk (penjara-red) dan telah memiliki kekuatan hukum tetap (inkrah). Bahkan pada vonis terdakwa Esron Napitupulu, itu dinyatakan kerugian negara menjadi tanggungjawabnya sebanyak lebih Rp35 miliar,"tegasnya.

Halaman:

Editor: Nurmadi

Tags

Terkini

X