Jaksa Tolak Permohonan Penangguhan Penahanan Donna Fitria

- Rabu, 28 Juli 2021 | 12:32 WIB
Gedung Kejaksaan Tinggi Riau
Gedung Kejaksaan Tinggi Riau
 
HALUANRIAU.CO, PEKANBARU - Donna Fitria telah mengajukan permohonan pengalihan ataupun penangguhan penahanan. Sayangnya permohonan itu ditolak kejaksaan dan yang bersangkutan tetap ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pekanbaru.

Donna tersangka dugaan korupsi anggaran rutin tahun 2013-2017 di Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Siak. Dalam perkara itu, Kasubbid Penyusunan Anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Riau itu merupakan tersangka kedua.

Donna ditahan sejak Kamis (22/7) lalu, bertepatan dengan peringatan Hari Bhakti Adhyaksa (HBA) ke-61. Dia dititipkan di Lapas Kelas IIA Pekanbaru untuk 20 hari ke depan. Saat itu juga, Donna dan penasihat hukumnya mengajukan permohonan pengalihan atau penangguhan penahanan. Memiliki anak yang masih kecil, menjadi salah satu alasan Donna Fitria mengajukan penangguhan penahanan.

Hanya saja, permohonan itu ditolak Jaksa. "Keputusan dari kita, intinya yang bersangkutan (Donna Fitria,red) tetap ditahan," ujar Asisten Intelijen Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau Raharjo Budi Kisnanto, Selasa (27/7).

Dikatakan Raharjo, keputusan itu diambil Tim JPU belum lama ini. Menurut dia, jika Donna tetap keberatan, masih bisa menempuh upaya lain, yakni mengajukan permohonan ke atasan tim JPU.

"Kalau seandainya tetap ditolak, bisa mengajukan permohonan kepada atasan dari Penuntut Umum tadi, atau mengajukan gugatan praperadilan di Pengadilan Negeri sesuai wilayah hukumnya masing-masing," sebut mantan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kabupaten Semarang, Jawa Tengah (Jateng).

Saat sidang perdana untuk terdakwa Yan Prana di Pengadilan Tipikor Pekanbaru, Kamis (18/3) lalu, nama Donna Fitria muncul dalam surat dakwaan JPU. Keduanya diduga melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi sebesar Rp2,89 miliar, atau tepatnya Rp2.896.349.844,37.

Ini sebagaimana laporan hasil audit Inspektorat Kota Pekanbaru Nomor: 03/LHP/KH-INSPEKTORAT/2021.

Diketahui, tersangka pertama, Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau, Yan Prana Jaya Indra Rasyid. Mantan Kepala Bappeda Siak itu kini tengah menjalani proses sidang di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Pekanbaru. Yan Prana sebagai Kepala Bappeda Siak juga sebagai Pengguna Anggaran (PA) dari tahun anggaran (TA) 2013 sampai dengan 2017, melakukan pemotongan 10 persen atas anggaran perjalanan dinas mulai tahun 2013 sampai dengan 2017. Berdasarkan DPPA SKPD Nomor 1.06.1.06.01 Tahun 2013- 2017, total realisasi anggaran perjalanan dinas yakni sebesar Rp15.658.110.350.

Pada bulan Januari 2013 saat terjadi pergantian Bendahara Pengeluaran dari Rio Arta kepada Donna Fitria, Yan Prana mengarahkan agar melakukan pemotongan biaya sebesar 10 persen dari setiap pelaksanaan kegiatan perjalanan dinas. Donna Fitria sebagai Bendahara Pengeluaran di Bappeda Siak lantas melakukan pemotongan anggaran perjalanan Dinas Bappeda Siak tahun anggaran 2013-Maret 2015 pada saat pencairan anggaran SPPD setiap pelaksanaan kegiatan.

Besaran pemotongan berdasarkan total penerimaan yang terdapat di dalam Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) perjalanan dinas dipotong sebesar 10 persen. Uang yang diterima masing-masing pelaksana kegiatan, tidak sesuai dengan tanda terima biaya perjalanan dinas. Pelaksana kegiatan sebagaimana yang tercantum pada Surat Perintah Tugas (SPT), terkait pelaksanaan perjalanan Dinas Bappeda Siak pada tahun 2013, sebelumnya sudah mengetahui bahwa terdapat pemotongan anggaran perjalanan Dinas Bappeda Siak atas arahan Yan Prana Jaya.

Alhasil, pemotongan anggaran perjalanan dinas sebesar 10 persen tersebut, dilakukan setiap pencairan. Uang dikumpulkan dan disimpan Donna Fitria selaku Bendahara Pengeluaran di brankas bendahara Kantor Bappeda Siak. Donna Fitria, mencatat dan menyerahkan kepada Yan Prana secara bertahap sesuai dengan permintaannya.

Atas perbuatannya, Yan Prana dijerat dengan pasal berlapis. Yakni, dengan Pasal 2 ayat (1), Jo Pasal 3 Jo Pasal 10, Jo Pasal 12 e dan f Undang-undang (UU) Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Melihat peran besar Donna Fitria dalam perkara itu, mengantarkannya sebagai tersangka baru. Ternyata status itu disandangnya jauh hari sebelum surat dakwaan terhadap Yan Prana dibacakan, yakni pada Februari 2021.

Untuk informasi tambahan, Yan Prana Jaya telah menjalani persidangan dengan agenda tuntutan dari JPU. Orang dekat Gubernur Riau Syamsuar itu dituntut pidana selama 7,5 tahun, denda Rp300 juta subsidair 6 bulan kurungan. Dia juga dituntut membayar uang pengganti kerugian negara Rp2.896.349.844 subsidsir kurungan 3 tahun.

Editor: Bagus Pribadi

Sumber: Reporter: Dodi Ferdian

Tags

Terkini

X