Digugat LPPHI terkait Pencemaran di Blok Rokan, Pemprov Tunggu Relaas dari Pengadilan

- Selasa, 27 Juli 2021 | 16:39 WIB
Kabag Bantuan Hukum pada Biro Hukum Setdaprov Riau, Yan Dharmadi
Kabag Bantuan Hukum pada Biro Hukum Setdaprov Riau, Yan Dharmadi

HALUANRIAU.CO, PEKANBARU-Lembaga Pencegah Perusak Hutan Indonesia diketahui menggugat Pemerintah Provinsi Riau melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan ke Pengadilan Negeri Pekanbaru. Hanya saja, Pemprov hingga kini belum menerima relaas secara resmi dari pengadilan.

Gugatan perdata itu terkait dugaan pencemaran lingkungan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) tanah terkontaminasi minyak di wilayah kerja Migas Blok Rokan. Dalam gugatan itu, DLHK menjadi Tergugat IV. Sementara Tergugat I adalah PT Chevron Pacific Indonesia (CPI), Tergugat II Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, dan Tergugat III, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) RI.

Saat dikonfirmasi, Yan Dharmadi mengaku telah mengetahui informasi soal gugatan tersebut. Informasi diketahuinya dari pemberitaan media massa.

"Kalau mengenai informasi (gugatan) itu, kita baru mengetahui dari media," ujar Kepala Bagian (Kabag) Bantuan Hukum pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi (Setdaprov) Riau itu, Selasa
(27/7).

Saat dimintai tanggapannya terkait gugatan tersebut, Yan belum bersedia memberikan keterangan lebih lanjut. Apalagi saat ini, pihaknya belum menerima relaas atau surat panggilan secara resmi dari pengadilan.

"Selaku para pihak, tentu kita menunggu relaas resmi dari PN Pekanbaru. Setelah itu baru kita tahu seperti apa detail gugatannya," kata Yan.

"Kita belum bisa memberikan tanggapan secara material. Karena kita belum mengetahui, apakah gugatan itu termasuk klasifikasi perbuatan melawan hukum, atau citizen lawsuit. Untuk itu kita menunggu relaas resmi dari pengadilan saja," sambung Yan Dharmadi memungkasi.

Dari informasi yang diperoleh, ada 297 pengaduan anggota masyarakat kepada Pemprov Riau tentang pencemaran yang terjadi di lahannya yang berimbas pada kesehatan biota hayati di lahan masyarakat dan sekitarnya. Tetapi pengaduan itu tidak ada upaya pemulihan lingkungan di sana.

LPPHI melihat pengaduan-pengaduan yang sebegitu banyak tentang rusaknya lahan dan ladang mereka akibat operasional PT CPI di Blok Rokan, namun pemerintah dinilai lalai, abai, diam dan tidak menjalankan kewenangan dan tugas yang telah diberikan negara terkait kerusakan hutan dan pencemaran lingkungan hidup itu.

LPPHI mendaftarkan gugatan itu pada Selasa (6/7) lalu di PN Pekanbaru. Perkara tersebut telah teregister dengan Register Nomor 150/PDT.G/LH/2021/PN.Pbr tanggal 6 Juli 2021.

Halaman:

Editor: Dodi Ferdian

Sumber: Dodi Ferdian

Tags

Terkini

X