Jaksa Tahan Plt Kadis PUPR Pelalawan dan Seorang THL

- Kamis, 22 Juli 2021 | 22:25 WIB
Plt Kadis PUPR Pelalawan MD Rizal dan seorang THL Tengku Pirda mendapat pengawalan ketat pegawai Kejati Riau
Plt Kadis PUPR Pelalawan MD Rizal dan seorang THL Tengku Pirda mendapat pengawalan ketat pegawai Kejati Riau

HALUANRIAU.CO, PEKANBARU-Penyidikan dugaan korupsi terkait ambruknya turap Danau Tajwid di Kabupaten Pelalawan memasuki babak baru. Itu seiring dengan penahanan dua tersangka saat peringatan Hari Bhakti Adhyaksa ke-61, Kamis (22/7).

Dua tersangka dimaksud adalah Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Riau (PUPR) Kabupaten Pelalawan, MD Rizal. Seorang lagi adalah bawahannya yang bernama Tengku Pirda yang merupakan oknum tenaga harian lepas (THL).

Penetapan keduanya sebagai tersangka dilakukan pada 16 Februari 2021 lalu. Itu setelah tim penyidik pada Bidang Pidana Khusus (Pidsus) Kejati Riau melakukan gelar perkara, dan mengantongi alat bukti permulaan yang cukup.

Atas perbuatannya, MD Rizal dan Tengku Pirda dijerat dengan Pasal 10 huruf a Undang-undang (UU) RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU Nomor 31 tahun 1999. Ancamannya maksimal pidana penjara selama 7 tahun.

Seiring jalannya waktu, berkas perkara keduanya telah dinyatakan lengkap atau P-21. Selanjutnya dilakukan tahap II atau penyerahan tersangka dan barang bukti ke Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Pelalawan.

MD Rizal dan Tengku Pirda keluar dari ruang pemeriksanaan didampingi kuasa hukumnya pada pukul 16.44 WIB. Keduanya mengenakan rompi tahanan warna oranye dan dibawa ke Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas I Pekanbaru.

Saat menaiki mobil tahanan, MD Rizal dan Tengku Pirda hanya tertunduk. Tidak ada sepatah kata pun keluar dari mulut kedua tersangka.

"Berkas tersangka MR (MD Rizal,red) dan TP (Tengku Pirda,red) sudah lengkap. Tersangka dan barang bukti diserahkan ke Jaksa Penuntut Umum," ujar Asisten Intelijen Kejati Riau, Raharjo Budi Kisnanto.

Penahanan terhadap keduanya, kata Raharjo, dilakukan selama 20 hari. Selanjutnya JPU menyusun dakwaan sesuai Pasal 140 KUHAP dan 143 KUHAP. Jika selesai, berkas perkara dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Pekanbaru untuk disidangkan.

"Kalau target waktu sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yaitu 20 hari (penahanan). Paling lambat sebelum 20 hari harus sudah dilimpahkan ke pengadilan," beber Asintel.

Sebelumnya, Hilman Azazi pernah memaparkan peran dua tersangka. Menurutnya, MD Rizal pernah menugaskan Tengku Pirda selaku operator untuk membersihkan sekitaran tiang penyangga turap atau sheet pile. Akan tetapi proses perintah itu kurang tidak runut dan tidak sesuai kelaziman.

"Itu (turap,red) dirusak oleh tangan manusia dengan menggunakan alat tertentu," kata Hilman kala masih menjabat Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Riau.

"Ini berdasarkan alat bukti yang sudah kami kantongi. Kami juga sudah menguji dari sisi teknis dan alam seperti hujan serta banjir, serta memeriksa ahli hukum dan kontruksi," sambungnya.

Diketahui, dalam penyidikan perkara ini, penyidik telah memasang Jaksa Line atau segel di turap pembatas jalan dengan Sungai Kampar menuju Danau Tajwid di Kecamatan Langgam, Pelalawan itu. Penyegelan itu dilakukan pada awal Januari 2021 kemarin.

Upaya itu dilakukan agar pengusutan perkara tidak terganggu oleh pihak lain. Dengan telah dipasangnya garis pembatas warna merah putih yang bertuliskan Kejaksaan RI itu, tidak dibenarkan satu orang pun masuk ke kawasan tersebut tanpa seizin penyidik.

Selain itu, Jaksa juga telah melakukan pemeriksaan saksi-saksi. Di antaranya, Hardian Syahputra yang diperiksa pada 15 Desember 2020 lalu. Dimana sebelumnya, mantan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas PUPR Pelalawan itu berhalangan hadir.

Hardian adalah salah satu pihak yang diduga mengetahui perkara ambruknya turap Danau Tajwid. Pada kegiatan yang bernama pekerjaan paket I revertmen Sungai Kampar-Danau Tajwid tahun anggaran 2018 itu, Hardian adalah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

Selain dia, pemeriksaan juga dilakukan terhadap Zukri. Dia adalah anggota Kelompok Kerja (Pokja) pada Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pelalawan.

Selain dua nama yang disebutkan di atas, Jaksa juga telah beberapa kali melakukan pemeriksaan terhadap Hariman Tua Dibata Siregar, Direktur PT Raja Oloan. Perusahaan itu merupakan pihak swasta yang menjadi rekanan proyek tersebut.

Hariman mengaku telah diperiksa dalam kasus turap ini sebanyak empat kali. Terakhir, ia dimintai keterangan pada 11 Desember 2020. Tiga hari berselang, proses yang sama juga dijalani Inspektur Pelalawan, M Irsyad.

Di hari yang sama, Jaksa menjadwalkan pemeriksaan terhadap Plt Kepala Dinas PUPR Pelalawan, MD Rizal. Namun yang bersangkutan tidak hadir dengan alasan sakit. Pemeriksaannya dilakukan dalam kesempatan yang lain.

Dari informasi yang dihimpun, turap di kawasan wisata alam Danau Tajwid ambruk pada Sabtu, 12 September 2020 lalu. Diduga ada unsur kesengajaan oleh oknum tidak bertanggung jawab atas robohnya turap sepanjang 200 meter itu.

Meski usianya baru setahun lebih, turap sudah mengalami kerusakan cukup berat. Pada sisi tebing, berdampak adanya Iubang-lubang yang cukup menganga.

Saat perkara masih dalam tahap penyelidikan, tim penyelidik Pidsus Kejati Riau bersama ahli konstruksi mendatangi lokasi dimaksud pada Rabu, 7 Oktober 2020. Tak hanya itu, ahli pidana juga telah dimintai keterangan terkait robohnya proyek yang dibangun dengan anggaran Rp6 miliar itu.

Hasilnya, ahli menguatkan sangkaan Jaksa yang menduga adanya unsur kesengajaan dalam ambruknya turap yang dianggarkan dari APBD Kabupaten Pelalawan tahun 2018 itu.

Turap dikerjakan oleh PT Raja Oloan. Nilai kontrak proyek sebesar Rp6.163.648.600. Dari nilai itu, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pelalawan baru membayar rekanan sebesar Rp2 miliar.

Halaman:

Editor: Dodi Ferdian

Sumber: Dodi Ferdian

Tags

Terkini

X