Dugaan Korupsi di Sekretariat DPRD Siak, Ormas PETIR Minta Kejati Riau Segera Tetapkan Tersangka

- Rabu, 3 Agustus 2022 | 18:33 WIB
Ilustrasi korupsi (Foto : Kompas)
Ilustrasi korupsi (Foto : Kompas)

HALUANRIAU.CO, PEKANBARU - Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) Pemuda Tri Karya (PETIR) melayangkan surat ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau. Dalam surat tersebut, lembaga swadaya masyarakat (LSM) tersebut meminta Korps Adhyaksa itu segera menetapkan tersangka dalam perkara dugaan korupsi di Sekretariat DPRD Kabupaten Siak.

Dikatakan Ketua Umum DPP Ormas PETIR, Jackson Sihombing, Kejati Riau telah melakukan penyelidikan perkara tersebut sejak 18 Juni 2020 lalu dengan Surat Perintah Penyelidikan Nomor: 11/14/Fd.1/06/2020.

"Surat itu berisi untuk melakukan pemeriksaan terhadap pejabat di Sekretariat DPRD atas laporan masyarakat pada dugaan Tindak Pidana Korupsi pada APBD Siak di Sekretariat Dewan Kabupaten Siak Tahun Anggaran 2017 s/d 2019," ujar Jackson, Rabu (3/8).

Mengacu hal itu, Jackson menyebut bahwa Kejati Riau kembali mengeluarkan Surat Perintah Penyelidikan dengan Nomor PRINT -31/L.4/Fd.1/06/2021 pada tanggal 8 Juni 2021.

Jackson memaparkan, dalam isi surat yang ditandatangani oleh Kepala Kejati (Kajati) Riau, Jaja Subagja memerintahkan 10 Jaksa Penyelidik yang diketuai M Zulkifli Said.

"Perintahnya melaksanakan penyelidikan atas adanya dugaan tindak pidana korupsi kegiatan di Sekretariat DPRD Kabupaten Siak Sri Indrapura Tahun Anggaran 2017 s/d 2019," sebut Jackson.

Baca Juga: Bupati Kuansing Nonaktif Divonis 5 Tahun 7 Bulan, KPK Banding

Menurut informasi yang diterima Jackson, Jaksa melakukan penelusuran pada anggaran belanja kegiatan rapat kerja koordinasi dan konsultasi Luar daerah (Perjalanan Dinas) di tahun 2017 sebesar Rp22.156.400.000, tahun 2018 Rp23.050.750.000, dan 2019 Rp24.490.750.000.

"Pada kegiatan itu, kami menduga bahwa Jaksa menemukan kegiatan perjalanan dinas ini ditemukan tiket pesawat dan bon/faktur penginapan yang fiktif/mark up yang dibuat oleh pejabat atau pegawai," beber dia.

"Bahwa pencairan dana perjalanan dinas Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran melakukan pemotongan sebesar 5 persen dari total nilai perjalanan dinas. Ini atas pengakuan Bendahara Pengeluaran saat sebagai terperiksa," sambungnya.

Halaman:

Editor: Bilhaqi Amjada A'araf

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Terlibat TPPU, Berkas Petinggi Fikasa Group Telah P-21

Rabu, 28 September 2022 | 14:38 WIB

Resmob Polres Inhil Tangkap Curanmor di Pasar Terapung

Selasa, 27 September 2022 | 16:24 WIB
X