Tingkatkan Kualitas Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin, Kanwil Kemenkumham Riau Tambah Anggaran

- Senin, 1 Agustus 2022 | 18:01 WIB
Kabag Bantuan Hukum Biro Hukum Setdaprov Riau, Yan Dharmadi menyaksikan penandatanganan kontrak Adendum Pelaksanaan Bantuan Hukum Triwulan II TA 2022
Kabag Bantuan Hukum Biro Hukum Setdaprov Riau, Yan Dharmadi menyaksikan penandatanganan kontrak Adendum Pelaksanaan Bantuan Hukum Triwulan II TA 2022

HALUANRIAU.CO, PEKANBARU - Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Riau menambah anggaran pelaksanaan bantuan hukum triwulan II Tahun Anggaran (TA) 2022. Dengan adanya penambahan anggaran tersebut, diharapkan dapat mengoptimalkan bantuan hukum gratis kepada masyarakat kurang mampu di Bumi Lancang Kuning.

Penambahan anggaran tersebut tertuang dalam adendum Pelaksanaan Bantuan Hukum Triwulan II TA 2022. Penandatanganan Adendum tersebut dilakukan di Ruang Serbaguna Ismail Saleh Kanwil Kemenkumham Riau, Senin (1/8).

Penandatanganan kontrak adendum tersebut dipimpin langsung oleh Kepala Kanwil Kemenkumham Riau, Mhd Jahari Sitepu. Kegiatan tersebut turut disaksikan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Divisi (Kadiv) Pelayanan Hukum dan HAM Kanwil Riau, Achmad Brahmantyo Machmud, Kepala Bagian (Kabag) Hukum Kanwil Riau, Dean Satria dan Kabag Bantuan Hukum Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi (Setdaprov) Riau, Yan Dharmadi.

Dalam sambutannya, Kakanwil mengatakan, penandatanganan kontrak adendum kali ini terdapat 12 Pemberi Bantuan Hukum (PBH) dari 14 PBH yang terakreditasi dan terverifikasi yang mendapatkan tambahan anggaran bantuan hukum litigasi dan non litigasi.

"Dengan adanya kontrak adendum ini, terdapat penambahan anggaran litigasi sebesar Rp84.000.000 dan non litigasi sebesar Rp52.350.000," ujar Kakanwil.

Kakanwil menyampaikan harapannya kepada 14 PBH yang bekerja sama dengan Kanwil Kemenkumham Riau. Yaitu, untuk memberikan bantuan hukum secara gratis kepada kelompok masyarakat kurang mampu dengan penuh tanggung jawab baik dari penyerapan anggaran maupun dari segi pelaksanaan bantuan hukum itu sendiri.

"Saya ingatkan kembali kepada 14 PBH yang telah bekerja sama dengan Kanwil Kemenkumham Riau untuk serius memberikan pendampingan kepada kelompok masyarakat miskin yang berhadapan dengan hukum secara cuma-cuma," harap Mhd Jahari Sitepu.

"Apabila setengah hati, lebih bagus mengundurkan diri saja. Ini bukan perkara main-main. Ini merupakan wujud nyata dari implementasi Negara Hukum, Negara yang mengakui dan melindungi serta menjamin seluruh hak asasi warga negara akan kebutuhan akses terhadap keadilan dan kesamaan di hadapan hukum," sambung Jahari menegaskan.

Sebagai bentuk kontrol dan pengawasan terhadap jajarannya, Jahari Sitepu juga menyampaikan kepada PBH untuk melaporkan langsung apabila terdapat petugas pemasyarakatan yang meminta pungutan di luar aturan atau dipersulit ketika melakukan pendampingan terhadap kliennya yang berada di Lembaga Pemasyarakatan atau Rumah Tahanan Negara.

"Apabila ada petugas yang mempersulit atau meminta uang ketika melakukan pendampingan, langsung telepon saya. Biar saya tindak tegas petugas tersebut," tegas Kakanwil seraya mengatakan, perlakuan serupa juga berlaku untuk petugas Kantor Imigrasi.

Halaman:

Editor: Dodi Ferdian

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Diduga Aniaya Warga, Seorang Polwan di Riau Dipolisikan

Jumat, 23 September 2022 | 19:01 WIB

Terlilit Utang Bejudi, Buruh Pabrik Memilih Gantung Diri

Selasa, 20 September 2022 | 15:28 WIB
X