KPK Resmi Tahan Mardani H Maming Hingga 16 Agustus 2022

- Kamis, 28 Juli 2022 | 22:17 WIB
Komisioner KPK Alexander Marwata saat memberi keterangan penahanan terhadap Mardani Maming yang berdiri di belakangnya.  (instagram @ifficial.kpk)
Komisioner KPK Alexander Marwata saat memberi keterangan penahanan terhadap Mardani Maming yang berdiri di belakangnya. (instagram @ifficial.kpk)

HALUANRIAU.CO, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menahan mantan Bupati Tanah Bumbu, Mardani H Maming sebagai tersangka kasus suap terkait izin usaha pertambangan yang berada di Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan.

Politisi PDIP tersebut resmi ditahan oleh KPK setelah menjalani pemeriksaan perdana sebagai tersangka sejak pukul 14.00 WIB siang tadi.

Pada pukul 21.30 WIB, Ketua HIPMI tersebut terlihat keluar dengan mengenakan rompi orange tahanan KPK dengan tangan di borgol didepan.

Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata dalam sesi konferensi pers di Gedung KPK menyatakan bahwa, mantan Bupati Tanah Bumbu 2 periode tersebut akan ditahan selama 20 hari kedepan atau hingga 16 Agustus 2022 di Rutan KPK.

Kasus ini terungkap dan mulai diusut oleh KPK setelah adanya laporan dari masyarakat sekitar bulan Februari 2022 lalu.

Mardani ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK atas kasus dugaan korupsi terkait pemberian izin usaha pertambangan di Tanah Bumbu saat menjabat sebagai bupati.

Baca Juga: Mitsubishi New Colt L300 Diperkenalkan Langsung di Pekanbaru Melalui Kegiatan Customer Gathering

KPK kemudian melakukan penyelidikan dengan meminta keterangan dan klarifikasi dari sejumlah pihak yang diantaranya yaitu Maming, pihak ESDM Kabupaten Tanah Bumbu, pihak ESDM Provinsi Kalimantan Selatan, pihak PT Prolindo Cipta Nusantara (PCN) serta analisis berbagai dokumen.

Dari proses pemeriksaan itu, KPK menemukan lebih dua alat bukti sehingga menaikkan status perkara ke tingkat penyidikan pada Juni 2022 dengan menetapkan Maming sebagai tersangka.

Lembaga antirasuah menemukan fakta dugaan pelimpahan IUP operasi batu bara PT Bangun Karya Pratama Lestari (BKPL) kepada PT PCN yang dilakukan Maming selaku Bupati Tanah Bumbu.

Mardani lantas disangkakan Pasal 12 huruf a atau pasal 12 huruf b atau pasal 11 UU Pemberantasan Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Halaman:

Editor: Bilhaqi Amjada A'araf

Sumber: CNN, detik

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Terlibat TPPU, Berkas Petinggi Fikasa Group Telah P-21

Rabu, 28 September 2022 | 14:38 WIB

Resmob Polres Inhil Tangkap Curanmor di Pasar Terapung

Selasa, 27 September 2022 | 16:24 WIB
X