Ancaman Pidana 5 Tahun, Terdakwa Tindak Pidana Perlindungan Konsumen Ini Hanya Dituntut 3 Bulan Penjara

- Selasa, 26 Juli 2022 | 21:42 WIB
Terdakwa Sri Rohana saat sidang dengan agenda pemeriksaan saksi-saksi. (Akmal/HRC)
Terdakwa Sri Rohana saat sidang dengan agenda pemeriksaan saksi-saksi. (Akmal/HRC)

HALUANRIAU.CO, PEKANBARU - Kendati ancaman pidana maksimal 5 tahun, namun Jaksa Penuntut Umum (JPU) hanya menuntut 3 bulan penjara terhadap seorang terdakwa tindak pidana perlindungan konsumen. Tuntutan ringan disampaikan Jaksa pada sidang yang digelar di Pengadilan Negeri (PN) Pekanbaru, Selasa (26/7).

Adapun terdakwa dimaksud adalah Sri Rohana. Wanita keturunan Tionghoa yang memiliki nama lain Hui Ting itu menjalani persidangan secara virtual dari Rutan Polda Riau.

Agenda sidang saat itu adalah pembacaan tuntutan oleh JPU Ananda Hermila. Dalam amar tuntutannya, terdakwa Sri Rohana dinyatakan bersalah melanggar Pasal 62 ayat (1) Jo Pasal 8 ayat (1) huruf a, f dan g undang-undang (UU) RI Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Dalam aturan tersebut diketahui ancaman pidana paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak Rp5 miliar. Kendati begitu, Jaksa dari Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau itu menuntut sangat rendah.

"Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Sri Rohana alias Hui Ting dengan pidana penjara selama tiga bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan," ujar Jaksa Ananda di hadapan majelis hakim yang diketuai Dahlan.

Baca Juga: Sempat Terlibat Adu Mulut Berujung Adu Tusuk, Polres Inhu Tangkap Pelaku di Binjai Selatan

Atas tuntutan JPU itu, kuasa hukum terdakwa warga Jalan Tanjung Datuk Kota Pekanbaru itu langsung menyatakan pembelaan (pledoi) secara lisan. Kuasa hukum meminta majelis hakim untuk dapat meringankan hukuman terdakwa.

Majelis hakim kemudian menunda sidang hingga Senin (1/8) pekan depan dengan agenda pembacaan putusan.

Dalam dakwaan Jaksa dinyatakan, perbuatan yang dilakukan terdakwa ini sejak tahun 2014 hingga Februari tahun 2022 bertempat di Ruko Jalan Tanjung Datuk Nomor 79 Kecamatan Lima Puluh, Kota Pekanbaru. Terdakwa dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM).

Berawal pada Desember 2014, terdakwa mendirikan CV HT yang terdaftar dalam usaha perdagangan alat tulis kantor. Terdakwa juga menggunakan CV HT tersebut untuk melakukan usaha memproduksi dan menjual barang-barang farmasi atau kosmetik.

Halaman:

Editor: Bilhaqi Amjada A'araf

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Terlibat TPPU, Berkas Petinggi Fikasa Group Telah P-21

Rabu, 28 September 2022 | 14:38 WIB

Resmob Polres Inhil Tangkap Curanmor di Pasar Terapung

Selasa, 27 September 2022 | 16:24 WIB
X