Mantan Ajudan Rusli Zainal Divonis 5 Tahun, Jaksa Banding

- Selasa, 26 Juli 2022 | 17:48 WIB
Nuardi, mantan ajudan Rusli Zainal Divonis 5 Tahun Penjara (Istimewa)
Nuardi, mantan ajudan Rusli Zainal Divonis 5 Tahun Penjara (Istimewa)

HALUANRIAU.CO, PEKANBARU - Jaksa Penuntut Umum (JPU) menolak vonis yang diberikan majelis hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Pekanbaru terhadap terdakwa Nuardi. Untuk itu, Jaksa mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi (PT) Riau.

Mantan ajudan Gubernur Riau Rusli Zainal merupakan terdakwa dugaan korupsi penyimpangan APBDes Pelanduk Kecamatan Mandah, Indragiri Hilir (Inhil) tahun 2017 hingga 2021. Saat rasuah terjadi, dia menjabat kepala desa.

Saat perkara bergulir di lembaga peradilan tingkat pertama, Nuardi divonis 5 tahun penjara, denda sebesar Rp100 juta atau subsidair 3 bulan kurungan badan. Tidak hanya itu, Nuardi juga dihukum untuk membayar uang pengganti kerugian negara sebesar Rp655.375.000 subsidair 9 bulan penjara.

Menurut majelis hakim yang diketuai Effendi, dia dinyatakan bersalah melanggar Pasal 3 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf (a) dan (b), ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang (UU) RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Atas putusan itu, Jaksa menyatakan banding. Hal itu sebagaimana disampaikan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Indragiri Hilir (Inhil) Rini Triningsih melalui Kepala Seksi (Kasi) Pidana Khusus (Pidsus) Ade Maulana, Selasa (26/7).

"Iya, benar. Kami banding atas vonis itu," ujar Ade Maulana.

Baca Juga: Ikuti Rapat Persiapan HUT RI ke-77, Kalapas Bangkinang Paparkan Persiapan Penerimaan Remisi Warga Binaan

Vonis tersebut lebih ringan tuntutan JPU yang menginginkan Nuardi dihukum 7 tahun penjara, denda Rp300 juta subsidair 6 bulan kurungan, dan membayar uang pengganti sebesar Rp655 juta subsidair 1 tahun penjara.

Jaksa menyatakan terdakwa Nuardi terbukti bersalah melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf (a) dan (b) UU RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Korupsi, Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP.

Selain perbedaan vonis pidana, penerapan pasal menjadi alasan JPU menyatakan banding. "Kami tidak sependapat dengan hakim yang menggunakan Pasal 3 untuk memvonis terdakwa (Nuardi)," kata Ade.

Halaman:

Editor: Bilhaqi Amjada A'araf

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Diduga Aniaya Warga, Seorang Polwan di Riau Dipolisikan

Jumat, 23 September 2022 | 19:01 WIB

Terlilit Utang Bejudi, Buruh Pabrik Memilih Gantung Diri

Selasa, 20 September 2022 | 15:28 WIB
X