PEKANBARU (HR)-Penyidik telah melimpahkan penanganan perkara dugaan kredit fiktif di Bank Riau Kepri (BRK) Cabang Pembantu (Capem) Dalu-dalu, Rokan Hulu (Rohul), ke Jaksa Penuntut Umum (JPU). Selanjutnya, JPU berupaya merampungkan surat dakwaan sebelum berkas perkara dilimpahkan ke pengadilan.
Adapun pesakitan yang menjalani tahap II itu adalah Ardinol Amir, mantan Kepala BRK Capem Dalu-dalu. Sementara, tiga orang lainnya adalah bawahan Ardinol saat itu dengan jabatan Analis Kredit. Mereka adalah Zaiful Yusri, Syafrizal dan Heri Aulia. Berkas perkara untuk keempatnya telah P21 pada 3 Mei 2019 kemarin.
Selanjutnya, penyidik juga telah melakukan penahanan terhadap mereka pada Kamis (9/5). Empat tersangka telah dititipkan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Klas IIB Pekanbaru untuk 20 hari ke depan.
Mengingat telah rampungnya proses penyidikan, penyidik kemudian melakukan proses tahap II pada Rabu (22/5). "Iya, tadi (kemarin,red) tahap II-nya," ujar Kepala Seksi (Kasi) Penerangan Hukum (Penkum) dan Humas Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau, Muspidauan, Rabu siang.
Usai tahap II, JPU kemudian menyiapkan surat dakwaan terhadap keempat tersangka. Hal itu dilakukan sebelum berkas perkara dilimpahi ke pengadilan. "Dalam waktu dekat kita limpahkan," imbuh dia.
Satu nama lagi yang juga ditetapkan sebagai tersangka, sebutnya, adalah Muhammad Dhuha. Terhadap berkas perkaranya, telah dikembalikan lagi oleh Jaksa Peneliti ke pihak penyidik. Diyakini, pengembalian itu terkait dengan kondisi M Dhuha yang saat ini mengalami gangguan jiwa berat .
Saat ini, penyidik masih menunggu petunjuk yang diberikan Jaksa Peneliti terkait kelanjutan perkara M Dhuha. "Sudah P-18 (dikembalikan ke penyidik,red). P-19 (petunjuk dari Jaksa Peneliti,red) menyusul," pungkas mantan Kasi Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) Kejaksaan Negeri (Kejari) Pekanbaru itu.
Dalam perkara ini, satu persatu saksi telah menjalani pemeriksaan. Pemeriksaan dilakukan terhadap Kepala BRK Cabang Pasir Pengaraian, Yudi Asdam. Dia diperiksa terkait tugasnya dalam pengawasan terhadap capemnya.
Selain itu, pemeriksaan juga dilakukan terhadap Kepala BRK Capem Dalu-dalu saat ini, Dadang Wahyudi, Pimpinan Seksi (Pimsi) di bank itu, serta empat orang analis kredit. Lalu, dua orang analis kredit. Sementara dari pihak debitur, sebagian besar sudah menjalani pemeriksaan.
Tidak sampai di situ, penyidik juga melakukan pemeriksaan terhadap Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Rohul, Syaiful Bahri.
Dan, 5 orang kepala desa (Kades) yang ada di Rohul, yaitu Kades Rambah Muda, Rian Deni Setiawan, Kades Pasir Intan Sudarman Susilo, Kades Rambah Jaya Gumono, Kades Rambah Hilir Tengah Sereger, dan Kades Rambah Hilir Romi Juliandra
Juga, para pesakitan juga dilakukan pemeriksaan dalam kapasitasnya sebagai tersangka. Selain itu, penyidik juga telah menyita sejumlah alat bukti. Termasuk dokumen terkait dugaan rasuah itu.
Untuk kepentingan penyidikan, penyidik juga telah mendapatkan keterangan ahli dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Pusat. Dengan telah didapatkannya keterangan ahli tersebut, proses penyidikan akan segera rampung. Pendapat ahli itu merupakan petunjuk yang diberikan Jaksa Peneliti yang menelaah syarat formil dan materil perkara.
Perbuatan tersangka terjadi dalam rentang waktu 2010 hingga 2014. Dimana kredit berupa kredit umum perorangan itu dicairkan sekitar Rp43 miliar kepada 110 orang debitur. Umumnya para debitur itu hanya dipakai nama dengan meminjam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK).
Sejumlah debitur ada yang dijanjikan plasma atau pola kerjasama dalam pembentukan kebun kelapa sawit. Hal itu dilakukan karena ada hubungan baik antara debitur dengan Kacapem BRK Dalu-dalu saat itu.
Kenyataanya, para debitur tidak menerima pencairan kredit. Mereka hanya menerima sekitar Rp100 ribu hingga Rp500 ribu karena telah meminjamkan KTP dan KK guna pencairan kredit. Kuat dugaan ada oknum BRK yang menggunakan nama para debitur untuk pengajuan kredit.
Saat pihak bank melakukan penagihan, baru diketahui bahwa sebagian besar debitur tidak pernah mengajukan dan menerima pencairan kredit. Kerugian negara diduga mencapai Rp32 miliar, dimana sejauh ini diketahui belum ada pengembalian kerugian negara.
Atas perbuatannya, para tersangka dijerat dengan Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.(Dod)
