Datangi Kejagung RI, Ormas PETIR Laporkan Dugaan Penyimpangan Dana Desa di Bengkalis

- Kamis, 23 Juni 2022 | 14:32 WIB
Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) Pemuda Tri Karya (PETIR) serahkan dokumen laporan terkait Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2017 (Dodi/HRC)
Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) Pemuda Tri Karya (PETIR) serahkan dokumen laporan terkait Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2017 (Dodi/HRC)

HALUANRIAU.CO, PEKANBARU - Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) Pemuda Tri Karya (PETIR) mencium aroma rasuah terkait Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2017. Atas hal itu, Ormas PETIR membuat laporan ke Kejaksaan Agung RI.

"Benar, baru saja kita laporkan ke Gedung Bundar kantor Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) yang dipimpin oleh Bapak DR Febrie Adriansyah," ujar Ketua Umum Ormas PETIR, Jackson Sihombing saat dihubungi dari Pekanbaru, Kamis (23/6).

Laporan ini, dipaparkannya, terkait dugaan penyalahgunaan ADD Tahun Anggaran 2017 senilai Rp65.386.230.012 Tahap IV, dan Penyaluran ADD dan DD yang tidak dapat dipertanggungjawabkan tahun 2017 senilai Rp94.175.650.874.

Dijelaskannya singkat, ADD ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), yang diambil dari belanja Bantuan Keuangan (Bankeu) Dana Alokasi Pemerintah Pusat ditambah alokasi dari Dana Bagi Hasil (DBH).

Sedangkan, DD bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi Desa.

Baca Juga: Kasus Korupsi Bansos Fakir Miskin dan Anak Cacat di Siak, Seorang Camat dan 4 Kadus Diperiksa

"Pertama, pada tahun 2017 itu, Bupati saat itu menggelontorkan uang ratusan miliar untuk ADD untuk 136 Desa di Bengkalis. Baik tahap I, II dan III totalnya sebesar Rp178.558.039.066. Yang tim kita temukan dan investigasi yang Tahap IV senilai Rp65.386.230.012," beber dia.

Hasil temuan tim, lanjutnya, disinyalir ada penyalahgunaan yang kemudian ditutupi dengan modus berjudul 'Tunda Bayar'.

"Dugaan modusnya berjudul Tunda Bayar. Dianggarkan lagi, ditutupi lagi. Ibarat istilah hutang, telah terjadi gali lobang, tutup lobang. Kemana raibnya Rp65 miliar itu," sebut dia

"Yang meneken Perbub (Peraturan Bupati) itu harus dimintai pertanggungjawaban," sambungnya.

Halaman:

Editor: Bilhaqi Amjada A'araf

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X