Wakil Ketua Dewan Direksi PT Wika-Sumindo Divonis Bebas, Eva Nora: Telah Sesuai Fakta Persidangan

- Jumat, 17 Juni 2022 | 16:19 WIB
Ilustrasi Pengadilan Negeri Pekanbaru  (Sumber: Google Street View)
Ilustrasi Pengadilan Negeri Pekanbaru (Sumber: Google Street View)

HALUANRIAU.CO, PEKANBARU - Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pekanbaru menyatakan Petrus Edy Susanto tidak bersalah melakukan korupsi pada kegiatan Peningkatan Jalan Lingkar Pulau Bengkalis Tahun Anggaran 2013-2015. Putusan itu pun disambut bahagia oleh Wakil Ketua Dewan Direksi PT Wika-Sumindo tersebut.

Putusan itu dibacakan majelis hakim yang diketuai Dahlan pada sidang yang digelar pada Kamis (16/6) malam. Dalam putusannya, menyatakan Petrus Edy Susanto tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam Dakwaan Primair dan Dakwaan Subsidair.

Oleh karena itu, hakim membebaskan Petrus Edy Susanto dari segala Dakwaan (vrijspraak), dan memerintahkannya segera dibebaskan dari tahanan. Selain itu, Penuntut Umum juga diperintahkan untuk memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya.

Tidak hanya itu, Penuntut Umum juga diperintahkan untuk mengembalikan barang bukti berupa uang sejumlah Rp36 miliar kepada Terdakwa. Dimana uang tersebut sebelumnya disita dari Terdakwa sebagai jaminan atas kerugian keuangan negara yang telah ditransfer ke Rekening Penampungan KPK.

Atas putusan itu, Petrus saat dikonfirmasi melalui Penasehat Hukumnya, Eva Nora mengucapkan rasa syukur. Dikatakannya, dari awal dirinya sangat yakin kliennya tak bersalah.

"Alhamdulillah. Karena dalam fakta persidangan apa yang diputuskan majelis hakim itu telah sesuai dengan fakta persidangan," kata Eva Nora.

Baca Juga: Polres Inhu Gelar Lomba Menembak di Hari Bhayangkara ke-76, Perwakilan Haluanriau Raih Peringkat Kedua

Dijelaskan Eva, kliennya tidak bisa dibebankan pertanggungjawaban pidana. Kendati KPK menyatakan adanya dugaan gratifikasi dalam pelaksanaan proyek yang bermasalah tersebut.

"Perbuatan pidana itu tidak bisa dibebankan kepada Petrus. Dia itu hanya Wakil Direksi, sehingga dia tidak berhak memutuskan apa pun," jelas Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) DPN Peradi itu.

Lanjut Eva, pihaknya menyatakan kesiapannya jika nantinya Penuntut Umum melakukan upaya hukum lanjutan hingga ke tingkat kasasi di Mahkamah Agung RI. Meskipun saat ini, Penuntut Umum masih menyatakan pikir-pikir.

Halaman:

Editor: Bilhaqi Amjada A'araf

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X