Kuasa Hukum Anthony Hamzah Sebut Hakim PN Bangkinang Menjatuhkan Vonis Penuh Dramatisasi dan Halu

HALUANRIAU.CO, KAMPAR - Kuasa hukum terdakwa Anthony Hamzah, Samaratul Fuad mengatakan putusan hakim yang memvonis kliennya 3 tahun penjara penuh dramatisasi, halu, manipulasi dan pembuktian hukum yang sama sekali tidak berdasar.

Anthony Hamzah dinyatakan bersalah dalam kasus pengrusakan di PT Langgam Harmoni. Majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Bangkinang menjutuhkan vonis 3 tahun penjara terhadap Anthony karna terbukti secarah dan meyakinkan bersalah dalam persidang yang digelar di PN Bangkinang, Selasa (31/5) kemarin.

"Vonis hakim 31 Mei 2022, tidak bisa tidak dikatakan penuh dramatisasi, halu, manipulasi dan pembuktian hukum yang sama sekali tidak berdasar," kata Samaratul Fuad, Rabu (1/6).

Fuad mengatakan fakta-fakta persidangan yang menunjukkan bahwa kliennya Anthony Hamzah sama sekali tidak bersalah dan tidak pernah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana tuduhan jaksa, namun diabaikan dengan begitu rupa.

"Bahkan vonis ini mengubah tuntutan JPU dari Pasal 368 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) dengan tuntutan pidana maksimal 9 bulan, berubah menjadi pasal 170 jo. 56 dengan vonis 3 tahun," ungkapnya.

Baca Juga: Kuasa Hukum Sebut Hasrat JPU Menghukum Anthony Hamzah Terlalu Berlebihan

Menurut dia, putusan terhadap Hendra Sakti dan Marvel yang telah Inkracht, divonis atas tuduhan pemerasan bukan pengrusakan, sehingga bertentangan dengan vonis yang diterima Anthony Hamzah dengan pasal pengrusakan.

Kemudian pernyataan saksi dan saksi ahli atas bukti fotocopy kwitansi yang dimanipulasi dan tidak sah dijadikan sebagai alat bukti, begitupun dengan kesaksian dari saksi JPU maupun kesaksian Hendra Sakti dan Marvel bahwa tidak pernah ada tindakan dari Anthony Hamzah untuk menyuruh, memaksa, memerintahkan ataupun terlibat dalam peristiwa yang dituduhkan.

"Semua fakta hukum persidangan ini diabaikan, hanya untuk memenuhi hasrat membungkam perjuangan Anthony Hamzah bersama 997 petani Kopsa-M yang gigih berjuang untuk mengembalikan hak mereka yang dirampas secara melawan hukum oleh PTPN V dan perusahaan ilegal PT. Langgam Harmuni," ujar Fuad.

Ia mengatakan hakim gagal total menerapkan sistem pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 184 jo. 185 KUHAP. Saksi-saksi yang dihadirkan kontradiktif, tidak berkesesuaian dan penuh rekayasa.