Pabrik Kelapa Sawit Disegel, PT SIPP Pertanyakan Kebijakan KLHK

- Selasa, 26 April 2022 | 00:05 WIB
Petugas dari KLHK mendatangi PKS PT SIPP di Duri, Bengkalis
Petugas dari KLHK mendatangi PKS PT SIPP di Duri, Bengkalis

HALUANRIAU.CO, BENGKALIS - Kebijakan pemerintah yang menyegel pabrik kelapa sawit PT Sawit Inti Prima Perkasa di Duri, Bengkalis dipertanyakan. Menurut perusahaan, penyegelan tersebut tidak sesuai standar operasional dan prosedur.

Penyegelan itu dilakukan pada Sabtu (24/4) kemarin. Saat itu, tim dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Bengkalis dikawal Polisi Kehutanan bersenjata laras panjang.

"Beberapa hari lalu ada orang KLHK datang memasang plang dan segel tanpa memberitahu dulu kepada kita," ujar General Manager (GM) PT SIPP, Agus Nugroho, Senin (25/4).

Dikatakan Agus, pihak KLHK saat itu baru menyerahkan surat pemberitahuan tentang aduan masyarakat yang menyebutkan ada pelanggaran di PT SIPP. Namun, dalam surat tersebut tercantum keterangan bahwa petugas hanya melakukan pemeriksaan dan pengawasan terkait pengaduan masyarakat itu, mulai dari tanggal 23-25 April 2022.

Menurut Agus, seharusnya surat pemberitahuan disampaikan terlebih dahulu kepada pihak perusahaan. Parahnya lagi, lanjut dia, kegiatan dilakukan saat hari libur saat mau masuknya waktu berbuka puasa. Saat itu, dia sendiri lagi cuti dan berada di Medan, Sumatra Utara (Sumut).

"Tidak ada di dalam surat itu perintah untuk memasang plang KLHK, dan hanya berisi menindaklanjuti kebenaran pengaduan masyarakat. Tapi kok pasang plang dan penyegelan? Anehnya, di dalam surat pemberitahuan itu ditulis PT SIPP Provinsi Kalimantan," sebut Agus.

Agus menambahkan, pihak KLHK seharusnya tidak perlu membawa belasan petugas dan ada yang bersenjata api laras panjang. Seolah-olah di perusahaan tersebut ada pelaku kejahatan yang bisa mengancam keamanan Tim dari KLHK.

"Saya rasa itu tidak perlu. Tidak ada penjahat kelas kakap di perusahaan kita," imbuhnya.

Terakhir, Agus membeberkan terkait permasalahan dan pengaduan terhadap PT SIPP ini sudah tidak murni. Sebab sebelum permasalahan ini mencuat, ada pihak yang berusaha melakukan negosiasi untuk mendapatkan fee dari perusahaan tersebut.

"Kita berharap KLHK lebih objektif terkait permasalahan PT SIPP agar tidak menimbulkan persepsi lain. Karena, sejak awal kita sudah sampaikan juga adanya dugaan kepentingan-kepentingan pribadi seperti permintaan fee kepada perusahaan kita yang mengatasnamakan oknum pejabat daerah setempat dan jumlahnya cukup besar diserahkan setiap bulan," pungkas Agus Nugroho.

Halaman:

Editor: Dodi Ferdian

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Polres Inhil Tangkap Pelaku Judi Togel BSO118

Sabtu, 26 November 2022 | 11:31 WIB

ABG Ini Kalap, Curi Handpone dan Cabuli Nenek-Nenek

Selasa, 22 November 2022 | 14:04 WIB
X