Prapid Ditolak, M Tito Rachmad Tetap Jadi Tersangka Korupsi Pembangunan Pelabuhan Bagansiapiapi

- Senin, 25 April 2022 | 15:22 WIB
Kasi Pidsus Kejari Rohil, Herdianto menghadiri sidang putusan praperadilan yang diajukan M Tito Rachmad (Dodi/HRC)
Kasi Pidsus Kejari Rohil, Herdianto menghadiri sidang putusan praperadilan yang diajukan M Tito Rachmad (Dodi/HRC)

HALUANRIAU.CO, PEKANBARU - M Tito Rachmad Prasetyo tetap menyandang status tersangka dugaan korupsi pembangunan fasilitas pembangunan Pelabuhan Bagansiapiapi, Rokan Hilir. Hal itu dipastikan setelah upaya praperadilan yang diajukan Pejabat Pembuat Komitmen proyek tersebut, dimentahkan Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Rokan Hilir.

Saat sidang putusan, pihak Termohon dalam hal ini Jaksa Agung RI cq Kepala Kejaksaan Tinggi Riau cq. Kepala Kejaksaan Negeri Rokan Hilir, diwakilkan oleh Kepala Seksi (Kasi) Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Rohil, Herdianto.

"Benar. Hakim Tunggal pada PN Rokan Hilir telah memutuskan menolak permohonan pra peradilan Pemohon (M Tito,red)," ujar Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Rohil Yuliarni Appy saat dikonfirmasi melalui Kepala Seksi (Kasi) Intelijen Yogi Hendra, Senin (25/4).

Permohonan praperadilan diajukan M Tito karena dirinya menolak ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan rasuah yang berpotensi merugikan keuangan negara Rp1 miliar lebih. Selain itu, dia juga menolak dilakukan penahanan.

"Putusan praperadilan itu tertuang dalam Putusan Nomor : 1/Pid.Pra/2022/PN Rhl tanggal 25 April 2022," sebut Yogi.

Dikatakan Yogi, dalam pertimbangannya, Hakim Tunggal menyatakan penetapan tersangka dan penahanan atas nama Pemohon telah dilakukan sesuai hukum dan sah. Maka tidak ada alasan atau dasar bagi Pemohon untuk mengajukan ganti rugi oleh karena itu ganti kerugian Pemohon ditolak.

Baca Juga: Pemuda Panca Marga Inhil Laksanakan Silaturahmi ke Kodim 0314/Inhil

"Bahwa Hakim berpendapat penetapan Tersangka terhadap Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 1 butir 14 KUHAP, yaitu didasarkan pada minimal dua alat bukti. Dengan demikian penetapan Tersangka terhadap diri Pemohon adalah sah," sebut mantan Kasi Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) Kejari Indragiri Hilir (Inhil) itu.

Selain itu, kata Yogi, Hakim juga berpendapat terhadap penghitungan kerugian negara merupakan kewenangan dari Majelis Hakim yang nanti akan memeriksa perkara pokok dan bukan merupakan kewenangan dari praperadilan.

"Dari awal kita sangat meyakini kalau proses penyidikan berjalan secara profesional dan ketentuan hukum yang berlaku," tegas Yogi.

Halaman:

Editor: Bilhaqi Amjada A'araf

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Usai Diperiksa, Pemilik PT Duta Palma Group Sakit

Kamis, 18 Agustus 2022 | 15:37 WIB
X