Annas Maamun Cabut Gugatan Praperadilan, KPK Targetkan Penyidikan Rampung dalam 2 Bulan

- Rabu, 13 April 2022 | 14:28 WIB
annas-maamun-masih-berkuasa-mendagri-tak-tahu-status-plt
annas-maamun-masih-berkuasa-mendagri-tak-tahu-status-plt

HALUANRIAU.CO, PEKANBARU - Komisi Pemberantasan Korupsi menargetkan merampungkan proses penyidikan perkara yang menjerat Annas Maamun dalam waktu dua bulan ke depan. Dengan begitu, mantan Gubernur Riau itu bisa dihadapkan ke pengadilan untuk disidangkan.

Demikian disampaikan Pelaksana Tugas (Plt) Juru Bicara KPK, Ali Fikri, Rabu (13/4). Pernyataan tersebut menanggapi keputusan Annas Maamun yang mencabut gugatan praperadilan terhadap KPK terkait penetapan dirinya sebagai tersangka.

Annas Maamun merupakan tersangka dugaan korupsi suap pembahasan RAPBD-P 2014 dan RAPBD 2015. Dalam perkara itu, mantan Ketua DPD I Partai Golkar Riau itu telah telah ditahan di Rutan KPK pada Kavling C1, Jakarta, sejak Rabu (30/3) kemarin. Penahanan dilakukan selama 20 hari terhitung  tanggal 30 Maret 2022 sampai 18 April 2022 di Rutan KPK pada Kavling C1.

Dikatakan Ali, setiap penanganan perkara, KPK patuh pada aturan hukum. Setiap pengumuman nama tersangka, penyidik lembaga antirasuah tersebut lakukan bersamaan dengan upaya paksa baik penangkapan ataupun penahanan. Sehingga percepatan penanganan perkara pasca penahanan dapat dilakukan.

"Hal tersebut dilakukan demi adanya kepastian hukum dalam setiap penegakan hukum oleh KPK," ujar Ali Fikri melalui pesan singkat aplikasi perpesanan WhatsApp.

Khusus perkara yang menjerat Annas Maamun, dengan telah dicabutnya gugatan praperadilan tersebut, penyidik KPK akan segera menyelesaikan proses penyidikannya. Dengan begitu, berkas perkara bisa segera dilimpahkan ke pengadilan.

"Dalam waktu 2 bulan, harapan kami perkara tersebut dapat selesai pada proses penyidikan," pungkas Ali Fikri.

Baca Juga: Sambil Ngopi Bersama Manajer PLN Tembilahan, Ketua IWO Inhil Sampaikan Aspirasi Masyarakat

Sebelumnya, Annas Maamun mengajukan gugatan praperadilan ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan pada tanggal 24 Maret 2022 dengan nomor perkara 21/Pid.Pra/2022/PN JKT.SEL. Dalam hal ini, Annas Maamun sebagai Pemohon dan KPK cq Pimpinan KPK sebagai Termohon.

Pada petitumnya, Annas Maamun meminta hakim menerima permohonan praperadilan, menyatakan status tersangka yang ditetapkan Termohon tidak sah menurut hukum, tidak memiliki kekuatan hukum mengikat dan batal demi hukum.

Halaman:

Editor: Bilhaqi Amjada A'araf

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X