Tolak Status Tersangka dan Ditahan, Mantan Gubri Annas Maamun Ajukan Praperadilan

HALUANRIAU.CO, PEKANBARU -  Annas Maamun mengajukan gugatan praperadilan terkait penetapan tersangka dan penahanan dirinya dalam perkara dugaan korupsi suap pembahasan RAPBD-P 2014 dan RAPBD 2015. Terkait hal itu, Komisi Pemberantasan Korupsi mengaku siap menghadapi upaya hukum yang diajukan Mantan Gubernur Riau itu.

Gugatan praperadilan didaftarkan ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan pada tanggal 24 Maret 2022 dengan nomor perkara 21/Pid.Pra/2022/PN JKT.SEL. Dalam hal ini, Annas Maamun sebagai Pemohon dan KPK cq Pimpinan KPK sebagai Termohon.

Pada petitumnya, Annas Maamun meminta hakim menerima permohonan praperadilan, menyatakan status tersangka yang ditetapkan Termohon tidak sah menurut hukum, tidak memiliki kekuatan hukum mengikat dan batal demi hukum.

"Apabila Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan C.q. Yang Mulia Hakim Tunggal perkara Pra Peradilan yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara Pra Peradilan pada PN Jakarta Selatan Kelas 1A Khusus ini berpendapat lain, mohon kiranya memberikan rasa keadilan terhadap Pemohon yang telah tua-renta kini telah berusia 82 tahun (ex aequo et bono)," demikian petikan petitum permohonan praperadilan Annas Maamun sebagai mana dikutip dari website resmi PN Jaksel di alamat : http://sipp.pn-jakartaselatan.go.id, Kamis (31/3).

Dari informasi yang didapat, sidang perdana praperadilan ini akan digelar pada Senin (4/4) mendatang.

Saat dimintai tanggapannya, Pelaksana Tugas (Plt) Juru Bicara KPK, Ali Fikri, menyatakan pihaknya siap menghadapi gugatan praperadilan tersebut.

"KPK tentu siap hadapi (gugatan praperadilan, red)," ujar Ali Fikri.

Baca Juga: Bazar dan Pasar Ramadhan IKMR Dibuka, Andi Rachman : Sekecil Apapun Pasti Bermanfaat untuk Masyarakat

Ali Fikri memaparkan, seluruh proses penyidikan perkara yang menjerat mantan Ketua DPD I Partai Golongan Karya (Golkar) Provinsi Riau itu, telah sesuai prosedur aturan hukum. Semua proses hukum yang dilakukan akan dijelaskan di hadapan hakim praperadilan.

"Kami akan jelaskan nanti di hadapan hakim praperadilan. Kami memastikan seluruh proses penyidikan perkara dimaksud telah sesuai dengan mekanisme hukum berlaku," kata dia.