Kejati Riau Hentikan Penyelidikan Korupsi di RSUD Indrasari Indragiri Hulu, Ini Alasannya

HALUANRIAU.CO, PEKANBARU - Kendati meyakini ada perbuatan melawan hukum, namun Kejaksaan Tinggi Riau tidak melanjutkan proses penyelidikan dugaan korupsi di Rumah Sakit Umum Daerah Indrasari, Indragiri Hulu. Penghentian proses hukum tersebut dilakukan karena tidak ditemukannya kerugian negara dalam perkara tersebut.

Demikian diungkapkan Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Riau Tri Joko, Kamis (10/3). Dikatakan Tri Joko, penghentian proses penyelidikan itu dilakukan setelah pihaknya melakukan gelar perkara beberapa waktu yang lalu.

"Sudah dihentikan (penyelidikannya). Sudah kita cari, sudah gelar perkara, tidak cukup bukti," ujar Tri Joko di Kantor Kejati Riau.

Adapun perkara dimaksud terkait pengelolaan dan penggunaan Bantuan Keuangan (Bankeu) Provinsi Riau Tahun Anggaran (TA) 2016 sebesar Rp41 miliar. Diterangkannya, bankeu puluhan miliar itu digunakan untuk pengadaan alat kesehatan (alkes) di RSUD Indrasari, yang hingga saat ini masih digunakan.

"Barang-barang itu (alkes, red) masih berfungsi. Makanya tidak ditemukan kerugian negara," sebut Tri Joko.

"(Perbuatan) Melawan hukumnya ada, tetapi tidak ditemukan kerugian negara," sambungnya memungkasi.

Baca Juga: Pelapor Bupati Rohil Afrizal Sintong Surati LPSK dan Kapolri, Ini Tujuannya

Diketahui, pengusutan perkara ini dilakukan berdasarkan Surat Perintah Penyelidikan (Sprinlid) Nomor: Print-01/L.4/Fd.I/2021 tentang pengusutan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan dan penggunaan Bankeu Provinsi Riau Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp41 miliar kepada Kabupaten Indragiri Hulu Cq RSUD Indrasari.

Surat itu ditandatangani Mia Amiati pada 11 Januari 2021 lalu kala masih menjabat Kepala Kejati (Kajati) Riau.

Sejak saat itu, proses pengumpulan bahan dan keterangan dilakukan. Di antaranya, dengan mengundang sejumlah pihak untuk diklarifikasi.

Adapun pihak yang telah dimintai keterangan itu, di antaranya, Riswidiantoro. Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Inhu itu diperiksa dalam kapasitasnya sebagai mantan Kepala Sub Bagian (Kasubbag) Program RSUD Indrasari. Dia diundang pada Senin (26/1) kemarin. Saat itu, dia didampingi seorang rekannya.

Selain itu, Alimin selaku Kabag TU RSUD Indrasari,  Samuel Sitompul selaku Kasubag Keuangan  dan Ibrahim Nasution selaku Kabid Pelayanan, juga telah menjalani proses yang sama.

Pemeriksaan juga dilakukan pada Direktur Cabang PT Murti Inda Sentosa, Yosanto dan PT Mulia Husada Jaya, Uun D. Perusahaan ini jadi rekanan dalam kegiatan bankeu tahun 2016.

Dari informasi dihimpun, bankeu puluhan miliar rupiah itu tidak hanya untuk pembangunan fisik RSUD Indrasari. Melainkan juga digunakan untuk pengadaan alat kesehatan.

Guna memastikan pengadaan alkes itu sesuai aturan atau tidak, Tim Penyelidik pada Bidang Pidana Khusus (Pidsus) Kejati Riau telah turun ke Kabupaten Inhu. Di sana, Jaksa mengecek item-item yang tertuang dalam bankeu tersebut.