Vonis Eks Menteri KKP, Edhy Prabowo 'Disunat' Hanya Karena Bekerja Baik Saat Menjabat, ICW: Tak Masuk Akal

- Rabu, 9 Maret 2022 | 20:47 WIB
Mantan Menteri KKP Edhy Prabowo dalam persidangan. ( dok/Detik.com)
Mantan Menteri KKP Edhy Prabowo dalam persidangan. ( dok/Detik.com)

HALUANRIAU.CO, JAKARTA - Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo mendapatkan keringanan berupa 'penyunatatan' vonis oleh Mahkamah Agung (MA) yang awanya 9 tahun penjara menjadi hanya 5 tahun saja.

MA beralasan bahwa sang mantan menteri pantas mendapatkan hal tersebut dikarenakan ia bekerja dengan baik saat masih menjabat.

Menanggapi hal tersebut, dikutip dari detik, peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), Kurnia Ramadhana mengungkapkan bahwa pihaknya melihat hal tersebut benar-benar absurd.

"ICW melihat hal meringankan yang dijadikan alasan Mahkamah Agung untuk mengurangi hukuman Edhy Prabowo benar-benar absurd. Sebab, jika ia sudah baik bekerja dan telah memberi harapan kepada masyarakat ,tentu Edhy tidak diproses hukum oleh KPK," kata Peneliti ICW Kurnia Ramadhana kepada wartawan, Rabu (9/3/2022).

Baca Juga: Wakil Bupati Rohul Minta PPSKS, Bina Petani Kelapa Sawit untuk Tingkatkan Produktivitas Hasil Perkebunan

Kurnia menjelaskan bahwa Mahkamah Agung harus ingat bahwa Edhy Prabowo merupakan pelaku korupsi, dimana Edhy pada saat itu memanfaatkan kekuasaannya.

"Mesti dipahami, bahkan berulang kali oleh Mahkamah Agung, bahwa mantan Menteri Kelautan dan Perikanan itu adalah seorang pelaku tindak pidana korupsi. Ia memanfaatkan jabatannya untuk meraup keuntungan secara melawan hukum. Maka dari itu, Edhy ditangkap dan divonis dengan sejumlah pemidanaan, mulai dari penjara, denda, uang pengganti, dan pencabutan hak politik," katanya.

Menurutnya, Edhy seharusnya dihukum lebih dan Kurnia menilai majelis hakim juga mengabaikan pasal 52 KUHP tentang pemberatan seseorang yang memanfaatkan kekuasaannya untuk kepentingan pribadi.

"Regulasi itu secara spesifik menyebutkan penambahan hukuman sepertiga, bukan justru dikurangi. Selain itu, bagaimana mungkin hakim mengatakan terdakwa telah memberi harapan kepada masyarakat, sedangkan pada waktu yang sama, Edhy melakukan praktik korupsi di tengah kesengsaraan masyarakat akibat pandemi COVID-19?" katanya.

"Hukuman 5 tahun ini menjadi sangat janggal, sebab, hanya 6 bulan lebih berat jika dibandingkan dengan staf pribadinya Edhy, yakni Amiril Mukminin. Terlebih, dengan kejahatan korupsi yang ia lakukan, Edhy juga melanggar sumpah jabatannya sendiri," tambahnya.

Halaman:

Editor: Bilhaqi Amjada A'araf

Sumber: detik.com

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Polri Tahan Irjen Ferdy Sambo di Mako Brimob

Sabtu, 6 Agustus 2022 | 22:17 WIB

Polri Resmi Tetapkan Bharada E Sebagai Tersangka

Rabu, 3 Agustus 2022 | 23:59 WIB
X