Kakanwil BPN Riau Dituding Terima Suap dari PT AA, BPU LAMR : Hormati Asas Praduga Tak Bersalah

- Kamis, 10 Februari 2022 | 10:27 WIB
Ketua Umum Harris Kampay bersama pengurus BPU LAMR
Ketua Umum Harris Kampay bersama pengurus BPU LAMR

HALUANRIAU.CO, PEKANBARU - Badan Pengembangan Usaha Lembaga Adat Melayu Riau meminta semua pihak menghormati proses hukum yang tengah bergulir di Komisi Pemberantasan Korupsi. Termasuk juga soal tudingan adanya keterlibatan Pembina BPU LAMR Riau dalam perkara yang tengah diusut.

Adapun perkara dimaksud adalah dugaan suap pengurusan perpanjangan izin Hak Guna Usaha (HGU) sawit di Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing) yang diajukan PT Adimulia Agrolestari (AA). Ada 2 orang tersangka dalam perkara ini, salah satunya Sudarso, General Manager PT AA.

Saat ini, Sudarso tengah menjalani proses persidangan di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Pekanbaru. Adapun agenda masih pemeriksaan saksi-saksi.

Salah seorang saksi yang pernah dihadirkan Jaksa KPK adalah Syahrir. Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Riau memberikan kesaksian pada Kamis (3/2) kemarin.

Saat itu, terdakwa menyebut dirinya pernah memberikan sejumlah uang kepada Syahrir. Adapun jumlahnya sebesar Rp1,2 miliar.

Terkait tudingan itu, Syahrir membantahnya. Hal ini kemudian mendapat dukungan dari BPU LAMR, dimana Syahrir merupakan pembinanya.

"Mari kita hargai proses hukum yang berlaku," ujar Ketua Umum (Ketum) BPU LAMR, Harris Kampay, Kamis (10/2).

Hal itu kemudian gejolak di beberapa kalangan yang meminta Syahrir juga diproses, karena diduga turut menerima suap. Terkait itu, Harris menyampaikan pandangannya.

"Jangan ini dijadikan momen untuk memfitnah orang atau membuat berita ataupun opini-opini yang tidak sesuai dengan norma etika," sebut pria bergelar doktoral itu.

"Kalau ini memang proses hukum tetap kita lanjutkan, silakan saja. (Tapi harus) Sesuai dengan aturan yang ada," sambungnya.

Halaman:

Editor: Dodi Ferdian

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X