Empat Ahli Sebut Kasus Investasi Fikasa Group Masuk Ranah Perdata, Bukan Pidana

- Sabtu, 5 Februari 2022 | 19:20 WIB
Saksi ahli yang dihadirkan pada sidang yang digelar di PN Pekanbaru
Saksi ahli yang dihadirkan pada sidang yang digelar di PN Pekanbaru

HALUANRIAU.CO, PEKANBARU - Sidang lanjutan dugaan penipuan investasi dengan terdakwa sejumlah petinggi PT Fikasa Group digelar Jumat (4/2) kemarin. Saat itu, sidang beragendakan mendengarkan keterangan saksi yang meringankan atau A de Charge.

Keempat ahli yang hadir tersebut adalah Dr Suherman, mantan Ketua Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Dr Yunus Husein, Dr Zukarnaen Sitompul dan Dr M Taufik. Keempatnya terkualifikasi sebagai ahli hukum perdata, ahli pencucian uang, ahli pasar modal dan surat berharga serta ahli hukum pidana.

Mereka memberikan keterangan untuk perkara yang menjerat Bhakti Salim alias Bhakti selaku Direktur Utama (Dirut) PT Wahana Bersama Nusantara (WBN) dan PT Tiara Global Properti (TGP), Agung Salim selaku Komisaris Utama (Komut) PT WBN, Elly Salim selaku Direktur PT WBN dan Komisaris PT TGP dan Christian Salim selaku Direktur PT TGP.

Selain keempatnya, terdapat satu lagi terdakwa lain bernama Maryani, selaku Marketing Freelance PT WBN dan PT TGP (berkas tuntutan terpisah).

Keempat ahli yang dihadirkan di ruang sidang Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada intinya berpendapat seluruh dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) tidak tepat dan tidak terpenuhi. Mereka juga berpendapat kasus ini berada dalam ranah hukum privat keperdataan, bukan pidana apalagi tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Dr Suherman dalam pendapat hukumnya menyatakan, promissory note (PN) adalah surat kesanggupan utang yang terikat pada perjanjian keperdataan. Sehingga, penyelesaian tiap persoalan yang terjadi, seharusnya ditempuh lewat upaya hukum perdata.

Apalagi kata Suherman, para pemegang PN telah menerima manfaat dari PN yakni bunga yang diperoleh secara rutin selama beberapa tahun. Selain itu, menurut Suherman segala yang terjadi dalam kaitan PN dan perjanjian adalah merupakan risiko bisnis.

"Jadi, dalam hal kasus ini masuk pada wilayah keperdataan. Itu pendapat ahli," ujarnya di hadapan majelis hakim yang diketuai Dahlan.

Sementara, ahli Dr Yunus Husein mengemukakan, 4 dakwaan yang dituduhkan kepada para terdakwa Salim Bersaudara tidak tepat dan tidak terpenuhi unsur-unsurnya. Hal tersebut berdasarkan analisa hukum dan juga menjadikan banyak kasus-kasus sejenis sebagai rujukan pendapat hukumnya.

Menurut Yunus Husein dan Zulkarnaen Sitompul, surat PN (surat sanggup bayar) bukanlah merupakan aktivitas penyimpanan dana dan bukan pula simpanan sebagaimana dalam Pasal 1 angka 5 Undang-undang (UU) Perbankan.

Halaman:

Editor: Dodi Ferdian

Artikel Terkait

Terkini

Cek Cok Perihal Harga, PSK di Tusuk Pengguna Jasa

Jumat, 19 Agustus 2022 | 16:55 WIB

Lagi Main Judi Remi, 2 IRT Sumbar Ditangkap

Jumat, 19 Agustus 2022 | 15:34 WIB

Usai Diperiksa, Pemilik PT Duta Palma Group Sakit

Kamis, 18 Agustus 2022 | 15:37 WIB
X