Terdakwa Asabri Heru Hidayat Divonis Nihil, MAKI : Tidak Mencerminkan Rasa Keadilan

- Rabu, 19 Januari 2022 | 10:53 WIB
Terdakwa kasus korupsi Asabri Heru Hidayat  (oposisicerdas.com - INDEPENDEN MEDIA)
Terdakwa kasus korupsi Asabri Heru Hidayat (oposisicerdas.com - INDEPENDEN MEDIA)

HALUANRIAU.CO, JAKARTA - Masyarakat Antikorupsi Indonesia menyoroti vonis nihil yang dijatuhkan majelis hakim Pengadilan Jakarta Pusat terhadap terdakwa Asabri, Heru Hidayat. Kendati menghormati putusan tersebut, namun menurut MAKI hal itu tidak mencerminkan rasa keadilan masyarakat.

"Heru Hidayat dalam perkara lain yaitu kasus korupsi Asuransi Jiwasraya telah divonis seumur hidup dan telah inkrah (berkekuatan hukum tetap berdasar putusan kasasi,red)," ujar Koordinator MAKI, Boyamin Saiman, dalam siaran pers yang diterima haluanriau.co, Rabu (19/1).

Pihaknya, kata Boyamin, menghormati vonis yang diputuskan pada Selasa (18/1) kemarin. Kendati begitu, pihaknya tetap menyatakan kecewa karena putusan tersebut tidak mencerminkan rasa keadilan masyarakat.

Menurut dia, jika tidak memberi hukuman mati sesuai tuntutan Jaksa, setidaknya hakim tetap memberikan hukuman seumur hidup atau hukuman seumur hidup secara bersyarat. Yaitu, jika hukuman penjara seumur hidup dalam perkara Jiwasraya bebas atau berkurang oleh upaya Peninjauan Kembali atau dapat grasi maka hukuman seumur hidup dalam perkara Asabri akan tetap berlaku dan Heru Hidayat tetap menjalani penjara seumur hidup.

Baca Juga: Polsek GAS Tangkap Pelaku Pencurian Motor Teluk Pinang

"Berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP, jika hakim menyatakan terdakwa bersalah maka terdakwa dijatuhi hukuman pidana. Tidak boleh nihil karena hukuman sebelumnya dalam kasus Jiwasraya adalah seumur hidup dan bukan penjara dalam hitungan maksimal 20 tahun. Hukuman nihil hanya berlaku di perkara penjara terhitung, yaitu 1 hari hingga maksimal 20 tahun. Jika hukuman seumur hidup maka bisa dijatuhkan hukuman yang sama atau hukuman di atasnya yaitu mati," terang dia.

"Putusan kemarin menyatakan perbuatan terdakwa Heru Hidayat terbukti, maka mestinya dipidana dan bukan nihil. Bisa seumur hidup atau mati," sambungnya menegaskan.

Sesuai Pasal 240 KUHAP, putusan itu keliru sehingga MAKI meminta Jaksa pada Kejaksaan Agung harus melakukan upaya banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.

"Putusan mati sebenarnya itu paling proporsional dan sesuai tuntutan keadilan masyarakat mengingat perbuatan Heru Hidayat sangat merugikan negara, masyarakat dan nasabah secara berulang (Jiwasraya dan Asabri)," papar Boyamin.

"Seandainya hakim tidak sependapat dengan tuntutan mati oleh Jaksa Penuntut Umum, mestinya hukuman penjara seumur hidup secara bersyarat lebih memenuhi ketentuan hukum acara KUHAP karena tetap jatuhi hukuman pidana dan bukan nihil," lanjut dia.

Halaman:

Editor: Bilhaqi Amjada A'araf

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X