Walikota Banjar Ditahan Atas Dugaan Korupsi Proyek Demi Kebutuhan Keluarga

- Jumat, 24 Desember 2021 | 10:22 WIB
Ilustrasi
Ilustrasi

HALUANRIAU.CO, JAWA BARAT - Gratifikasi dan korupsi kembali terjadi dimana tersangka diduga curang atas proyek kota Banjar.

Dikabarkan 2 tersangka terlibat dalam aksi gratifikasi salah satu pelakunya adalah Walikota
Banjar.

Walikota Banjar, HS bersama rekannya RW dari pihak swasta bekerja sama dalam penggelapan dana terkait proyek pekerjaan infrastruktur pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (PUPRKP) Kota Banjar tahun 2008 s.d 2013.

Perkara ini bermula saat RW dengan beberapa perusahaannya mengerjakan 15 paket proyek di Dinas PUPRPKP Kota Banjar pada periode waktu 2012 s.d 2014.

Nilai proyek tersebut sebesar Rp23,7 Miliar. RW diduga memberikan fee proyek kepada HS sebesar 5% s.d 8% dari nilai proyek tersebut.

Baca Juga: 11 Jenazah WNI Kapal Karam di Johor Dipulangkan Melalui Jalur Laut

Pada sekitar Juli 2013, HS memerintahkan RW melakukan peminjaman uang ke salah satu Bank di Kota Banjar dengan nilai yang disetujui sekitar Rp4,3 Miliar, untuk keperluan pribadi HS dan keluarganya sedangkan cicilan pelunasannya menjadi kewajiban RW.

Tersangka RW juga diduga beberapa kali memberikan fasilitas kepada HS dan keluarganya, diantaranya tanah dan bangunan untuk pendirian SPPBE di Kota Banjar, dan sejumlah uang untuk biaya operasional Rumah Sakit Swasta yang didirikan oleh HS.

Tersangka HS juga diduga menerima pemberian sejumlah uang dalam bentuk gratifikasi dari para kontraktor dan pihak lainnya yang mengerjakan proyek di Pemerintahan Kota Banjar.

Aksi kerja sama antara kepala daerah dan pihak swasta mengakibatkan keduanya terjerat pasal hukum pidana sesuai dengan kejahatan yang keduanya perbuat.

RW disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf (a) atau huruf (b) atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Baca Juga: Vaksinasi Anak Usia 6-11 Tahun di Pekanbaru Dimulai Awal Tahun 2022

Sedangkan HS disangkakan melanggar Pasal 12 huruf (a) atau huruf (b) atau Pasal 11 dan Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Halaman:

Editor: Taufik Ilham

Sumber: kpk.go.id

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Polri Tahan Irjen Ferdy Sambo di Mako Brimob

Sabtu, 6 Agustus 2022 | 22:17 WIB

Polri Resmi Tetapkan Bharada E Sebagai Tersangka

Rabu, 3 Agustus 2022 | 23:59 WIB
X