Pastikan Keadilan Bagi Wajib Pajak, Tax Lawyer 'Cuaca, Marhaen, Nina & Partners' Buka Kantor di Pekanbaru

- Rabu, 27 Oktober 2021 | 14:10 WIB
Prinsipal Tax Lawyer Cuaca Teger didampingi Kepala Perwakilan Anderson Silalahi dan Perwakilan Leonar Silalahi
Prinsipal Tax Lawyer Cuaca Teger didampingi Kepala Perwakilan Anderson Silalahi dan Perwakilan Leonar Silalahi

HALUANRIAU.CO, PEKANBARU - Tax Lawyer atau Pengacara Pajak memiliki posisi strategis untuk memastikan keadilan bagi Wajib Pajak sehingga mereka tidak perlu lagi khawatir dalam persoalan pajak. Termasuk terkait pengajuan pembatalan ketetapan utang pajaknya.

Dikatakan salah seorang Tax Lawyer, Cuaca Teger, saat ini tren Wajib Pajak mengajukan pembatalan ketetapan utang pajaknya, semakin meningkat. Namun, banyak juga Wajib Pajak sepertinya belum tahu cara mengajukan pembatalan ketetapan utang pajaknya.

Padahal, dalam perundang-undangan yang berlaku, nyata-nyata menyediakan berbagai cara untuk membatalkan ketetapan utang pajaknya dalam rangka memenuhi hak-hak Wajib Pajak.

Untuk memberikan solusi terkait hal itu, dirinya telah membuka perwakilan Kantor Tax Lawyer - Advokat - Legal Auditor 'Cuaca, Marhaen, Nina & Partners' di Jalan Rokan Nomor 5 di Pekanbaru. Kantor itu diresmikan pada Selasa (26/10) kemarin.

"Dengan dibukanya perwakilan Kantor Tax Lawyer dan Advokat di Pekanbaru ini, diharapkan dapat memudahkan Wajib Pajak yang ingin membatalkan utang pajaknya dan juga membatalkan Surat Perintah Pemeriksaan Pajaknya," ujar Cuaca Teger didampingi Kepala Perwakilan Riau Anderson Silalahi, Rabu (27/10).

Menurut Cuaca Teger, pihaknya sudah terbukti beberapa kali memenangkan kasus Pemeriksaan Bukti Permulaan di Bidang Tindak Pidana Perpajakan. Sehingga Pemeriksaan Bukti Permulaan dibatalkan dan tidak dilanjutkan ke tingkat penyidikan pajak.

Apabila Wajib Pajak mengajukan pembatalan atas SKPKB/STP dan diajukan juga pembatalan terhadap Surat Perintah Pemeriksaannya, baik Surat Paksa, Sita Asset, dan Sandera, langsung gugur.

"Semua ini diatur dalam undang-undang. Tinggal kita apakah memahami undang-undang atau tidak," sebut dia.

"Sebagaimana kita sebagai negara hukum, maka semua perbuatan-perbuatan Wajib Pajak dan aparatur pajak pun harus berdasarkan hukum," sambung Cuaca.

Saat ini, hampir Rp1 triliun nilai utang pajak yang sedang dalam proses pembatalan. Bahkan sebenarnya, utang pajak yang sudah kalah pembatalannya, masih dapat diajukan pembatalannya lagi.

Halaman:

Editor: Dodi Ferdian

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Polres Siak Tangkap Kakek Pengedar Sabu di Perawang

Kamis, 25 November 2021 | 20:46 WIB
X