Launching Dua Aplikasi saat Rakernis, Jampidum Minta Dukungan Kepala Satker Kejaksaan di Daerah

- Rabu, 1 September 2021 | 22:05 WIB
Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Fadil Zumhana
Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Fadil Zumhana

HALUANRIAU.CO, JAKARTA - Fadil Zumhana melaunching aplikasi Case Management System Publik dan Dashboard CMS. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum itu kemudian meminta kepada Kepala Satuan Kerja (Satker) Kejaksaan di daerah untuk terus mendukung akurasi data di dua aplikasi tersebut.

Dua aplikasi ini merupakan aplikasi terintegrasi yang mendukung pemberian informasi kepada masyarakat secara real time perkembangan penanganan perkara di seluruh Satuan Kerja (Satker) Kejaksaan di Indonesia.

Dibeberkan Jampidum, aplikasi pertama adalah Sistem Manajemen Penanganan Perkara (Case Management System/CMS) versi Publik. Dikenal dengan sebutan CMS Publik.

"Masyarakat cukup akses ke alamat: cms-publik.kejaksaan.go.id sudah bisa mengetahui seluruh perkembangan penanganan perkara pidum di seluruh Indonesia," kata Jampidum di sela-sela Rapat Kerja Teknis Bidang Tindak Pidana Umum tahun 2021, Rabu (1/9).

Adapun aplikasi kedua adalah Dashboard CMS. Ini merupakan aplikasi untuk para kepala Satker, mulai dari Kajari, Kajati hingga Jaksa Agung Muda.

"Saya sebagai Jaksa Agung Muda Pidana Umum bisa melihat tampilan data perkara secara realtime sehingga bisa digunakan untuk monitoring dan evaluasi (Monev) kinerja para Jaksa dan pegawai dalam penanganan perkara di masing-masing wilayahnya," lanjut mantan Deputi III Bidkor Hukum dan HAM Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan itu.

Di akhir acara launching, Jampidum meminta kepada Kepala Satker Kejaksaan di daerah untuk terus mendukung akurasi data di dua aplikasi ini.

"Saya minta para Kajati, Kajari dan Kacabjari harus terus memantau dan memastikan telah menginput seluruh dokumen administrasi perkara di wilayahnya dalam aplikasi CMS," pinta dia.

"Saat ini CMS telah diintegrasikan di kepegawaian sebagai data dukung dalam pengumpulan angka kredit Jaksa, juga dipakai sebagai basis data untuk pertukaran antar Lembaga Penegak Hukum (LPH) dalam Sistem Penanganan Perkara Terpadu berbasis Teknologi Informasi (SPPT-TI) di Kemenko Polhukam," sambung Jampidum.

Editor: Dodi Ferdian

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Asyik Main Judi Song, 4 Warga Perawang Diborgol Polisi

Selasa, 19 Oktober 2021 | 12:56 WIB

Kuansing Heboh, Benarkah Ada OTT KPK, Lalu Siapa

Senin, 18 Oktober 2021 | 23:11 WIB
X