MbS Ingin Hapus Mahzab Wahabi Sebagai Satu-Satunya Mahzab di Arab Saudi

HALUANRIAU.CO, ARAB SAUDI - Putra Mahkota Arab Saudi, Pangeran Mohammed bin Salman (MbS) kini tengah melakukan banyak reformasi di negaranya.

Salah satu hal yang ingin dilakukannya adalah menghapus paham Wahabi sebagai satu-satunya mahzab di negara tersebut.

Diketahui, mahzab Wahabi  sudah melekat di negara petro dollar tersebut dikarenakan mereka sebagai pendiri paham ini.
Muhammad Ibnu Abdul Wahhab, berkontribusi terhadap pembangunan negara kerajaan tersebut.

Selain itu, ajaran Wahabi juga masuk dalam sistem pemerintahan Saudi. Ajaran Salafi-Wahabi dianut oleh sekitar lima juta Muslim Sunni di Arab Saudi. Oleh karenanya, Wahabi dikenal sebagai paham Islam paling berpengaruh di sana.

Paham wahabi sangat melekat dengan Saudi karena ditegakkan oleh para ulama yang menjalankan peradilan dan polisi agama Saudi selama beberapa dekade. Ditambah, pemerintah Arab Saudi mengikuti tafsiran Wahabi terhadap kitab suci Al-Quran.

Wahabi merupakan pemikiran Islam yang berpegang teguh pada purifikasi atau pemulihan Islam ke bentuk yang sesuai Al-Quran dan hadis. Mazhab ini melarang inovasi.

Klik di sini untuk mendapatkan voucher Pegadaian

Lalu bagaimana upaya MbS menghapus Wahabi sebagai satu-satunya ideologi di Saudi?

Dalam suatu wawancara, MbS menegaskan ajaran Wahabi bukan satu-satunya ideologi di negara itu.

"Hari ini tak boleh ada satu pun pihak yang memaksakan ajaran mereka yang menjadikannya satu-satunya paham di Saudi," ujar dia kepada The Atlantic, seperti dikutip Saudi Gazette.

Ia lalu mengatakan, Wahabi mungkin pernah menjadi ideologi di Saudi pada era 1980 hingga 2000.

"Hari ini, kami berada dalam jalur yang benar," ungkap MbS.

Untuk memperkuat komitmennya, MbS lalu membuat terobosan baru di Saudi. Salah satunya dengan membatasi pengaruh ulama garis keras yang mendorong pandangan Islam tanpa kompromi di Saudi.

Menurut Middle East Eye, kaum agamawan di Saudi sudah tak relevan di mata MbS. Ia ingin melepaskan diri dari belenggu masa lalu yang mengganggu reputasi negara dan menimbulkan citra negatif.