Pria di India Ancam 'Mogok Menikah', Akibat Kriminalisasi UU Anti Kekerasan Seksual Dalam Rumah Tangga

- Sabtu, 5 Februari 2022 | 18:59 WIB
Ilustrasi menikah (Liquid (Artiste) Arya)
Ilustrasi menikah (Liquid (Artiste) Arya)

HALUANRIAU.CO, INDIA - Sejumlah pria yang berada di negara India menggalang kampanye di platform media sosial dimana mereka menentang adanya kriminalisasi pemerkosaan di dalam perkawinan.

Hal tersebut dilakukan karena saat ini, India tengah membahas rapat dengar pendapat tentang UU Anti Pemerkosaan.

Undang-undang tersebut telah di berlakukan selama beberapa dekade terakhir setelah terjadinya serangkaian aksi pemerkosaan massal yang mendapat sorotan dari dunia internasional.

India akhir-akhir ini kembali mendapat sorotan dimana mereka menjadi salah satu dari 30 negara yang dimana seorang suami tidak dapat dituntut karena memperkosa istrinya.

Baca Juga: AHY Populerkan Jargon Politik Kuda Hitam Demokrat, Agung Nugroho: Kami Optimis Masa Keemasan Terulang Kembali

Didalam Undang-undang yang berlaku tersebut, Pemerkosaan didenefisikan sebagai hubungan seksual dengan seorang perempuan tanpa persetujuannya, bertentangan dengan keinginannya, atau jika perempuan itu masih di bawah umur. Ada beberapa pengecualian dalam UU ini, yaitu jika "tidak ada perlawanan fisik", dan jika hubungan seksual itu terjadi antara seorang pria dan istrinya yang berusia di atas 18 tahun.

UU Anti Kekerasan Seksual Dalam Rumah Tangga akan memungkinkan seorang istri menggugat suaminya kalau diperkosa, yaitu dipaksa dengan kekerasan untuk berhubungan seksual dengan suaminya.

Akibat undang-undang Itulah yang digugat para pria di India  dengan hashtag "marriage strike".

Namun seorang pengacara dari All India Democratic Women's Association (AIDWA), Karuna Nundy menegaskan bahwa pemerkosaan adalah pemerkosaan dan apabila sang pelaku menikah dengan korban pemerkosaan tidak akan mengubah statusnya menjadi bukan pemerkosa.

Petisi yang di buat oleh AIDWA tentang UU Anti Kekerasan Seksual dalam Rumah Tangga tersebut kini tengah didengar oleh pengadilan.

Halaman:

Editor: Bilhaqi Amjada A'araf

Sumber: detik.com

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Jerman Tolak Paspor Baru Indonesia

Jumat, 12 Agustus 2022 | 19:37 WIB

China: Tidak Ada Ruang Untuk 'Separatis' Taiwan

Rabu, 10 Agustus 2022 | 19:51 WIB

BBM Suriah Naik Dua Kali Lipat, Ekonomi Terpukul

Minggu, 7 Agustus 2022 | 21:16 WIB

Supertanker Minyak Disambar Petir, Kuba Minta Bantuan

Minggu, 7 Agustus 2022 | 20:52 WIB

WHO Tetapkan Cacar Monyet Darurat Kesehatan Global

Minggu, 24 Juli 2022 | 22:16 WIB
X