Viral Dugaan Jual Beli LKS di Sekolah, Disdikpora Kampar Keluarkan SE dan Lakukan Sidak

- Sabtu, 14 Agustus 2021 | 00:02 WIB
 Surat Edaran (SE) nomor 420/Dispora-Sekr/7539 Kabupaten Kampar  |  Istimewa
Surat Edaran (SE) nomor 420/Dispora-Sekr/7539 Kabupaten Kampar | Istimewa

HALUANRIAU.CO, KAMPAR - Kepala Bidang Pendidikan Dasar, Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Kampar, Nandang Priyatna beserta Kasi Pendidikan, Darwin menindak lanjuti maraknya dugaan praktik jual beli lembar kerja siswa (LKS).

"Ya, hari ini kami turun ke sekolah, mengecek apakah benar ada praktik jual beli LKS di Sekolah," ujar Nandang, pada haluanriau.co, Jumat (13/8).

Dikatakan Nandang, mereka menyidak dua sekolah yaitu Sekolah Dasar 001 Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara dan SD 004.

"Karena hari ini Jumat, kami baru turun ke dua sekolah. Namun nanti kami juga akan mengecek ke sekolah lainnya," kata Nandang.

"Setelah saya tanya kepihak sekolah, tidak ada yang menjual LKS di sekolah. Jual beli LKS itu tidak ada di sekolah yang menjual itu orang tua siswa diluar sekolah," sambung dia.

Ia menegaskan jika ada kepala sekolah yang kedatapan menjual LKS maka pihaknya akan memberikan saksi tegas.

"Setelah saya koordinasi dengan kepala dinas, jika ada kepala sekolah yang kedapatan menjual LKS, akan kami berikan pembinaan. Nanti kami berikan teguran ringan sampai teguran keras seperti menonjobkan kepala sekolah yang terlibat jual beli LKS," tegas dia.

Selain turun ke sekolah, Dinas Pendidikan Kabupaten Kampar juga sudah mengeluarkan Surat Edaran (SE) nomor 420/Dispora-Sekr/7539. Tentang larangan kepada seluruh sekolah mulai dari tingkat SD dan SMP di Kabupaten Kampar agar tidak melakukan jual beli lembar kerja siswa kepada wali murid.

"Kemarin Kepala Dinas sudah mengeluarkan surat edaran, bahwa sekolah tidak dibenarkan menjual LKS. Karena dasar hukum tidak membenarkan hal tersebut, dan juga musyawarah atau kebijakan manapun tidak boleh melampaui aturan PP dan Permendikbud tersebut," pungkasnya.

Dalam kesempatan terpisah, Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Komunitas Peduli Hukum dan Penyelamat Lingkungan (KPH-PL) Kampar, Mustafa Kamal mendukung jika Disdikpora Kampar mengambil langkah untuk menindak tegas oknum Kepala Sekolah yang diduga melakukan pelanggaran terkait Peraturan Pemerintah No 17 Tahun 2010.

"Kita juga meminta Disdik untuk memberikan pemahaman kepada komite sekolah, karena hasil investigasi kami banyak komite 'gagal paham' dan tidak tahu aturan regulasi mereka selaku Komite," kata Kamal.

"Dalam Permendikbud Nomor 75  Tahun 2016 pada Pasal 12 sangat jelas pada poin pertama bahwa komite tidak dibenarkan baik secara perseorangan atau kelompok menjual buku dan bahan ajar, untuk itu bagi yang masih melakukan kita harap tindakan dari Disdikpora," sambung dia.

Kamal juga meminta, agar pihak dinas yang turun ke sekolah itu bukan hanya sebatas acara seremonial karena viralnya pemberitaan tentang maraknya jual beli LKS di sekolah yang ada di Kabupaten Kampar.

"Kami minta Disdikpora turun ke sekolah itu tidak hanya acara seremonial saja. Tapi kami minta agar Disdikpora memberikan sanksi tegas kepada sekolah yang diduga telah menjual belikan LKS. Karena LKS susah beredar di tangan peserta didik," pungkasnya.(Amri)

Editor: Taufik Ilham

Sumber: Haluanriau.co

Tags

Terkini

KNPI Kampar Minta Agar PT Padasa Penuhi Hak Eks Karyawan

Senin, 20 September 2021 | 12:23 WIB
X