Penghulu 8 Kenegerian Kembali Datangi Kantor LAMR Kuansing, Pasca 1 Tahun Pemberian Kuasa

- Selasa, 14 Februari 2023 | 17:11 WIB
Penghulu dari 8 Kenegerian saat berada di Kantor LAMR Kuansing (Jon/HRC)
Penghulu dari 8 Kenegerian saat berada di Kantor LAMR Kuansing (Jon/HRC)

HALUANRIAU.CO, KUANTAN SINGINGI - Penghulu atau pemangku adat di 8 Kenegerian di Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing), Riau mendatangi kembali Kantor Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR), Kabupaten Kuantan Singingi, Senin kemarin di Teluk Kuantan.

Kedatangan penghulu tersebut dalam rangka tindak lanjut surat kuasa yang diberikan kepada LAMR Kuansing tentang penyelesaian sengketa tanah ulayat yang di Kuasai PT Duta Palma Nusantara (DPN) selama 30 tahun yang lalu.

Dimana saat ini aset PT DPN yang berada di 8 Kenegerian tersebut sudah di sita oleh Kejaksaan Agung beberapa bulan terakhir.

Menurut salah satu Penghulu di 8 Kenegerian tersebut yakni Suherman Datuk Panghulu Sutan Kenegerian Benai mengakui perna memberikan Kuasa kepada LAMR Kuansing untuk penyelesaian persoalan tanah ulayat dengan PT DPN.

Tanggal 13 Februari 2023 Para Datuk Penghulu dari 8 Kenegerian berkumpul kembali di Kantor Lembaga Adat Melayu Riau Kabupaten Kuantan Singingi.

"Guna menyatukan kebulatan tekat berjuang bersama dan berharap kepada pemerintah pusat Bapak Presiden RI Ir. H. Joko Widodo untuk dapat mengembalikan Hak Adat, tanah ulayat yang sampai hari ini belum kami miliki," kata Suherman kepada Haluanriau.co Rabu (14/02/2023) di Teluk Kuantan.

"Kami berharap Kepada Bapak Presiden Ir. H. Joko Widodo untuk dapat mengembalikan tanah ulayat kami yang turun temurun yang kami miliki. Dimana belakangan ini sudah lebih 30 tahun telah dirampas oleh PT. Duta Palma Nusantara, selama itu kami berjuang, telah banyak anak, cucu, kemanakan kami menjadi korban, hari ini kami bersyukur Pemerintah Pusat dalam hal ini kejaksaan agung telah mempidanakan Surya Darmadi alias Apeng dan menyita aset milik PT. Duta Palma Nusantara, kami berharap pemerintah pusat dapat mengembalikan hak ulayat kami agar kami bisa memberdayakan adat serta mensejahterakan anak cucu kemanakan kami," ujarnya.

Kemudian Datuk Seri Timbalan, H.Yusman Hakim dari LAM Riau membenarkan Kuasa yang diberikan oleh Penguluh di 8 Kenegerian tersebut.

"Betul, LAMR Kuansing sekitar satu tahunan yang lalu melaporkan konflik tanah adat dengan PT. Duta Palma Nusantara ini kepada LAMRiau, kami secara bersama membentuk Tim melalui Lembaga Bantuan Hukum LAM Riau," ujar Datuk H. Yusman Hakim.

"Perjuangan ini disambut baik oleh pemerintah pusat dan kami sering berkomunikasi dan diberikan langkah-langkah dan jalan keluar penyelesaian sengketa tanah adat ini oleh Bapak DR. Ir. Budi Situmorang, MURP selaku Dirjen Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang (PPRT) Kementerian ATR/BPN," ujarnya.

"Kita berterima kasih kepada Kejaksaan Agung RI, Tim pembelaan tanah adat, LBH LAMR, Datuk-Datuk pemangku adat serta anak cucu kemanakan, kami berharap kepada masyarakat Kuantan Singingi jangan ada tindakan - tindakan yang tidak bertanggung jawab dilapangan, mari kita dukung pemerintah pusat sebab hal ini sedang ditangani oleh kejaksaan agung yang dibantu oleh kejari dalam bekerja," ujarnya.

Sementara itu, Datuk Imrialis selaku Plt. Ketua Umum DPH mengapresiasi Datuk-Datuk Pemangku Adat 8 Kenegerian yang telah bersatu dan menyatukan pesepsi serta berjuang yang tak kenal lelah memperjuangkan hak adat nya ditambah lagi dengan dikuasakan dan dipercayakan urusan perjuangan tanah ulayat ini kepada Lembaga Adat Melayu Riau Kabupaten Kuantan Singingi maka ini tentu menjadi tanggungjawab yang berat.

"Amanah ini wajib kami pegang teguh", tegasnya.

Untuk diketahui ke 8 Penguluh dimaksud terdiri dari penghulu Kenegerian Siberakun, Kenegerian Benai, Kenegerian Kopah, Kenegerian Koto Rajo, Kenegerian Teluk Beringin, Kenegerian Cengar, Kenegerian Inuman dan Kenegerian Cerenti.

(Jon)

Baca Juga: Garap Uang Penggali Kubur 400 Ribu, Pelaku Hipnotis Ditangkap

Editor: Bilhaqi Amjada A'araf

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X