Mencekam, Masyarakat Tolak Constatering dan Eksekusi Lahan 1.300 Hektar oleh Pengadilan Negeri Siak

Sugianto

- Senin, 12 Desember 2022 | 19:47 WIB

HALUANRIAU.CO, SIAK - Constatering (pencocokan objek) dan Eksekusi oleh Pengadilan Negeri (PN) Siak dilahan 1,300 hektar milik masyarakat yang bersertifikat Hak Milik (SHM) di Desa Dayun, Kecamatan Dayun, Kabupaten Siak, Riau mendapat tanggapan dari Ahli Hukum Pidana Forensik, Robintan Sulaiman. Ia berpendapat, dalam proses eksekusi sangat diperlukan constatering.

Ia menguraikan, Constatering itu tidak bisa diterjemahkan pencocokan saja, namun harus diperhatikan apa yang dicocokkan didalamnya. Seperti adanya luas wilayah bagian utara, selatan, barat, timur berbatas dengan siapa, sehingga clear.

Ia menegaskan, dalam eksekusi tersebut juga diperiksa apa di wilayah itu ada hak-hak masyarakat, seperti tanah warga yang memiliki sertifikat.

Pasalnya kata dia, SHM adalah hak terkuat dan terpenuh yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat dan tidak satupun bisa membatalkannya, termasuk Presiden sekalipun.

Aksi demo masyarakat tolak constatering dan eksekusi lahan 1.300 hektar oleh Pengadilan Negeri Siak, Senin (12/12/2022) (Sugianto/HRC)

"Yang bisa membatalkan itu pertama BPN itu sendiri dan di PTUN kan. Jadi selama orang itu ada SHM, itu haknya dilindungi. Mesti dicek semua, Constatering itu bukan seperti orang mengukur baju, jadi dia itu harus clear dan ada lagi yang di enclave," tegasnya kepada wartawan, Minggu (11/12/2022) malam.

"Tapi kalau itu tetap dilaksanakan karena ada hak-hak orang yang harus dilindungi terus tidak dilindungi, itu yang disebut kejahatan yang dilakukan oleh negara," tambahnya.

Terkait pencocokan objek dilakukan PN Siak, hal itu bisa dilakukan karena putusan tersebut sudah inkracht dari Mahkamah Agung (MA).

Namun kata dia, kedepanya akan menimbulkan permasalahan baru di tengah masyarakat khususnya bagi petani yang memiliki SHM tersebut.

"Jawabannya bisa-bisa saja, kan sudah inkracht. Tapi berpotensi menimbulkan masalah baru," jelasnnya.

Untuk diketahui, constatering yang dilakukan oleh PN Siak ini sudah ke empat kalinya di tahun 2022.

Dari pantauan awak media, constatering pagi tadi kondisi sangat mencekam. Ratusan petani, masyarakat dan LSM Perisai dan Organisasi Ikatan Pemuda Karya (IPK) memblokir jalan Siak - Dayun menolak berjalannya Constatering dilakukan PN Siak tersebut.

Ratusan personil kepolisian membawa senjata gas air mata dan pasukan barakuda menghadapi penolakan dari tersebut yang dipimpin langsung Kapolres Siak AKBP Ronald Sumaja. Tidak hanya itu, pasukan kepolisian dari Polda Riau pun ikut diturunkan.

Dalam aksi penolakan itu, beberapa warga ditangkap atau diamankan Polisi.
Bahkan, pihak kepolisian berhasil menembus pintu gerbang di lahan Constatering menggunakan sepeda motor.

Dari pantauan, Kepala Polres Siak, AKBP Ronal Sumaja turun langsung ke tengah masyarakat dalam upaya negosiasi, ia meminta kepada masyarakat untuk tidak lagi anarkis dan meminta izin masuk ke lahan bersama petugas Pengadilan Negeri (PN) Siak.

"Jangan lagi anarkis, kita minta keadaan tenang dan kondusif, kami hanya ingin melaksanakan tugas dengan tertib, tolong masyarakat mengerti," cakap AKBP Ronal ketika berunding dengan demonstran.

Setelah bersikeras, akhirnya masyarakat pun membiarkan polisi masuk ke lahan mereka bersama pihak Pengadilan Negeri (PN) Siak untuk melakukan konstatering dan eksekusi lahan.

Secara bertahap pihak kepolisian masuk menggunakan motor ke dalam kebun milik masyarakat, sebab gerbang masuk masih dihadang masyarakat dengan dua unit mobil truk colt diesel dan satu unit alat berat ekskavator.

Kondisi sementara di lokasi, petugas pengamanan masih berjaga di pintu jalur masuk lahan dan sebagian menuju titik lokasi konstatering bersama PN Siak dan PT DSI.

(Sugianto)