DLHK Riau Usulkan Pengadaan Sekat Kanal Guna Antisipasi Karhutla

- Jumat, 6 Agustus 2021 | 19:32 WIB
Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Riau, Mamun Murod (riau.go.id)
Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Riau, Mamun Murod (riau.go.id)

HALUANRIAU.CO, PEKANBARU - Mengingat tahun-tahun sebelumnya yang menjadi pelajaran, penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di Provinsi Riau menjadi perhatian khusus. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Riau, Mamun Murod mengatakan penanganan Karhutla harus dilakukan secara ekstra dan melibatkan banyak pihak.

Mamun menyampaikan hal itu karena lahan gambut di Riau sangat luas. Sehingga jika terjadi Karhutla di lahan gambut membutuhkan waktu yang lama, dan biaya yang besar, baik untuk penanganan hingga pemulihan fungsi gambut tersebut.

“Sudah ada BRGM (Badan Restorasi Gambut dan mangrove) tapi kebakaran tetap terjadi ya karena lahan gambut di Riau sangat luas. Jadi upaya pencegahan dan penanganan juga harus ekstra,” tuturnya dalam Dialog Bernas Pengelolaan Lahan Gambut Wilayah Sumatera yang dilaksanakan oleh BRGM secara virtual, Jumat (6/8/2021).

Menurut data yang dipaparkan Mamun Murod, sebutnya, luas gambut di Riau saat ini hingga 4,9 juta hektar atau 64% dari total luasan lahan di Riau. Dengan luas lahan gambut ini, menurutnya, tentulah akan sulit melakukan pengendalian jika sudah terjadi Karhutla.

Dia menambahkan, saat ini di Riau sudah ada 59 kawasan hidrologis gambut atau KHG yang masuk dalam daftar intervensi. Dari jumlah tersebut, baru 16 KHG yang masuk dalam intervensi oleh BRG. Dengan kata lain, di Riau masih banyak KHG yang membutuhkan tindakan intervensi untuk pemulihan gambut agar berfungsi sebagaimana mestinya.

Masalah lain yang juga menjadi faktor penyebab munculnya Karhutla di Provinsi Riau, yakni letak antara Riau dengan Provinsi Sumatera Selatan. Sedangkan dalam beberapa kasus, adanya tekanan-tekanan dari pendatang ilegal untuk menguasai suatu kawasan.

“Kasus ini sudah terjadi di Kabupaten Rokan Hulu (Rohul). Ada indikasi dari sekelompok masyarakat untuk coba-coba (membakar lahan), diharapkan itu bisa dijadikan keterlanjuran. Dengan demikian mereka bisa membangun kebun yang baru. Di Riau untuk sekarang indikasi keterlanjuran sudah tidak ditolerir lagi. Inilah salah satu persoalan yang kami hadapi di lapangan,” tutur Mamun Murod.

Pada 2021, Riau mendapat dukungan dana dari BRGM sejumlah Rp18,3 miliar. Jumlah ini jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, meningkat signifikan sebesar Rp3 miliar, dan diharapkan jumlahnya akan terus naik di 2022, dengan luasan KHG yang menjadi sasaran intervensi juga bertambah.

“Karhutla yang terjadi selama ini didominasi oleh faktor manusia, meskipun perubahan iklim juga memberikan kontribusi terhadap potensi munculnya Karhutla, khususnya di Provinsi Riau,” ucapnya.

Terakhir, Mamun Murod pun menguraikan beberapa usulan yang harus dilakukan dalam upaya memaksimalkan pencegahan karhutla di Provinsi Riau. Pertama, optimalisasi fungsi sekat kanal, sumur bor dengan sistem silvo fishery di sekat kanal.

Halaman:

Editor: Bagus Pribadi

Sumber: media center riau

Tags

Terkini

DPRD Desak Pemprov Riau Bangun Sekolah Baru

Selasa, 5 Juli 2022 | 16:28 WIB
X