Penyuluhan Peningkatan Demokrasi di Kecamatan Sinaboi, Kejari Rohil Imbau Masyarakat Turut Awasi Pemilu 2024

- Senin, 5 Desember 2022 | 19:17 WIB
Kasi Intelijen Kejari Rohil, Yogi Hendra menjadi narasumber di Kecamatan Sinaboi, Senin (5/12) (Dodi/HRC)
Kasi Intelijen Kejari Rohil, Yogi Hendra menjadi narasumber di Kecamatan Sinaboi, Senin (5/12) (Dodi/HRC)

HALUANRIAU.CO, ROKAN HILIR - Pemerintah telah menetapkan jadwal Pemilihan Umum (Pemilu) pada 2024 mendatang. Masyarakat terutama yang berada di Kabupaten Rokan Hilir (Rohil) diminta untuk turut mengawasi jalannya pesta demokrasi tersebut.

Demikian disampaikan Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Rohil, Yuliarni Appy melalui Kepala Seksi (Kasi) Intelijen, Yogi Hendra dalam kegiatan Penyuluhan tentang Peningkatan Demokrasi Bagi Masyarakat, Senin (5/12). Saat itu, kegiatan dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Rohil di Aula Kantor Camat Sinaboi.

Dalam kegiatan itu, sejumlah pihak didaulat sebagai pembicara. Diantaranya, Ketua KPU Rohil, Supriyanto dan Kasi Intelijen Kejari Rohil, Yogi Hendra.

Kasi Intelijen, Yogi Hendra menyampaikan tujuan dari kegiatan itu adalah agar masyarakat yang ada di Kecamatan Sinaboi sebagai pemilih pemula pada tahun 2024 mempunyai wawasan yang utuh dan kesadaran terhadap pentingnya Pemilu sebagai pesta demokrasi. Sehingga masyarakat benar-benar dengan kesadaran yang tinggi  dapat menggunakan hak pilihnya.

Dia kemudian memaparkan fungsi dan peranan Kejaksaan dalam pelaksanaan Pemilu 2024. Dalam Bidang Intelijen, mengoptimalkan fungsi intelijen Kejaksaan dan meningkatkan koordinasi dgn Forum Komunikasi Intelijen Daerah (Forkominda) dan Deteksi dini terhadap setiap Ancaman, Gangguan, Hambatan dan Tantangan (AGHT) dalam setiap tahapan pelaksanaan pemilu.

"Sedangkan di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, menyiapkan Pengacara Negara agar dapat bertindak profesional manakala diminta mewakili KPUD berdasarkan Surat Kuasa Khusus dalam proses penyelesaian perselisihan hasil pemilukada," jelas Yogi.

Lalu di Bidang Tindak Pidana Umum, menyiapkan dan menunjuk JPU khusus untuk menangani perkara tindak pidana pemilu, sehingga dapat melaksanakan tugasnya secara profesional.

Dalam penyuluhan tersebut, Yogi menyampaikan bahwa Intelijen Kejaksaan akan melakukan deteksi dini terhadap resiko-resiko kemungkinan yang dihadapi terutama terkait dengan  AGHT yang dilakukan secara tepat, cepat dan akurat. Oleh karena itu, Kejaksaan harus dapat memitigasi resiko yang berpotensi timbul dan menghambat penyelenggaraan pemilu tersebut.

Berdasarkan hasil mitigasi, ada empat konsentrasi resiko yang akan terjadi. Yaitu, meliputi hoaks atau berita bohong, politik uang, politisasi SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), dan ketidaknetralan ASN, TNI, serta Polri.

"Empat mitigasi resiko tersebut merupakan ancaman yang besar karena pemilih pemula tahun 2024 dapat menembus 50 persen yang artinya jika tidak dikelola dengan baik maka akan menjadi ancaman bagi demokrasi," sebut Yogi.

Halaman:

Editor: Bilhaqi Amjada A'araf

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Masrul Gusti Terpilih Jadi Ketua PWI Rohil

Selasa, 31 Januari 2023 | 19:52 WIB
X