LBH Pekanbaru: Cabut Revisi UU Minerba dan Bersihkan Sungai Siak dari Kerusakan Ekologis

- Sabtu, 31 Juli 2021 | 13:56 WIB
Para pegiat lingkungan dan nelayan Sungai Siak membentangkan spanduk. (LBH Pekanbaru)
Para pegiat lingkungan dan nelayan Sungai Siak membentangkan spanduk. (LBH Pekanbaru)

HALUANRIAU.CO, PEKANBARU - Setahun lebih sudah pengesahan UU No. 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Perubahan UU yang disahkan bersama dengan pengesahan UU lainnya di saat Indonesia, bahkan dunia tengah berperang melawan Pandemi Covid-19. Perubahan UU minerba ini akan menambah ancaman kerusakan ekologi, terkhusus Sungai Siak yang saat ini telah tercemar berat.

Berangkat dari keresahan tersebut, alumni sekolah energi bersih Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pekanbaru bersama Pegiat HAM dan lingkungan yang tergabung dalam koalisi #BersihkanRiau, turut nelayan Sungai Siak, melakukan aksi membentangkan spanduk di depan PLTU Tenayan Raya, Jumat (30/7/2021) sore. Pembentangan spanduk tersebut dilakukan di atas perahu nelayan Sungai Siak sebagai bentuk dukungan terhadap uji materi di MK yang saat ini dilakukan oleh Tim advokasi UU Minerba untuk mencabut UU No.3 Tahun 2020, juga langkah memberitahukan kepada masyarakat Riau, khususnya masyarakat Pekanbaru bahwa kondisi Sungai Siak dalam ancaman kerusakan ekologis.

“Revisi atau perubahan dalam UU Minerba, menghapus dan mengubah ketentuan-ketentuan sentral dalam UU No. 4 Tahun 2009 yang memberikan kewenangan pemerintah daerah baik pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota dalam menjalankan fungsi kebijakan, pengaturan, pengurusan, pengelolaan dan pengawasan mineral dan batubara. Ini membuat industri batubara di hulu dan di hilirnya minim pengawasan oleh pemerintah khususnya pemerintah daerah, tentu ini merugikan masyarakat sekitar tambang batu bara juga sekitaran PLTU yang terdampak oleh limbah fly ash dan bottom ash dari PLTU,” kata Noval Setiawan dari LBH Pekanbaru, Sabtu (31/7/2021).

“Peralihan wewenang pemerintah daerah ke pemerintah pusat semakin memudahkan pengekploitasian sumber daya alam yang mengakibatkan kerusakan lingkungan. Jika demikian, sama halnya dengan menyingkirkan hak masyarakat yang berada di atasnya. Jika melihat peta wilayah pertambangan Provinsi Riau, UU No. 3 2020 berpotensi mengakibatkan kerusakan yang luar biasa. Sejalan dengan itu pertambangan akan menghilangkan budaya masyarakat adat yang telah lama hidup di atasnya,” terang Fandi Rahman dari Walhi Riau.

Selain itu, Noval juga mengatakan Pasal 162 dalam UU tersebut juga berpotensi mengkriminalisasi masyarakat yang memperjuangkan hak atas lingkungan yang sehat di daerahnya. Ketidakpastian hukum dalam pasal tersebut akan mengakibatkan rasa takut dan tidak aman bagi masyarakat untuk membangun relasi, komunikasi, hubungan, penguasaan, dan pengelolaan masyarakat atas tanah dan melakukan protes atau penuntutan terhadap dugaan pelanggaran-pelanggaran kasus yang terjadi di sektor pertambangan.

Tercemarnya Sungai Siak saat ini tidak lepas dari banyaknya limbah industri dari pabrik-pabrik yang berada di sekitaran Sungai Siak, salah satunya PLTU Tenayan Raya. Untuk itu perlu adanya tindakan dari pemerintah untuk segera melakukan pemulihan terhadap sungai siak, juga melakukan fungsi pengawasan untuk menindak perusahaan yang melakukan pembuangan limbah ke Sungai Siak melalui tahapan-tahapan yang sudah diatur.

Salah satu nelayan Sungai Siak, Atan Keok mengatakan kondisi Sungai Siak saat ini tidak sebanding dengan dahulu sebelum banyak berdiri perusahaan, PKS, PLTU, belum lagi PLTG yang akan didirikan tepat samping PLTU Tenayan Raya. Saat ini, pendapatan sebagai nelayan berkurang jauh karena ikan tak mau lagi mendekat.

“Kepada perusahaan-perusahaan yang berdiri di sekitaran Sungai Siak, jika membuang limbah jangan ke Sungai Siak. Karena yang terkena dampak dari limbah tersebut ya masyarakat sekitar yang kesehariannya menggunakan air Sungai Siak, untuk mandi, mencuci baju, piring, juga menggantungkan hidup sebagai nelayan,” pungkas Atan Keok.

Editor: Bagus Pribadi

Sumber: rilis

Tags

Terkini

Dua Minggu ke Depan Pekanbaru Targetkan PPKM Level 1

Kamis, 23 September 2021 | 15:47 WIB

Menuju Herd Immunity, UNRI Vaksinasi 3.000 Peserta

Rabu, 22 September 2021 | 20:28 WIB
X