Turunkan Angka Stunting BKKBN Kukuhkan Danrem 031 WB Jadi Bapak Asuh

- Jumat, 30 September 2022 | 00:03 WIB

HALUANRIAU.CO, PEKANBARU - BKKBN Perwakilan Provinsi Riau bersama Pemrov Riau mengukuhkan Dandrem 031 WB, Brigjen TNI Parlindungan Hutagalung dan Ketua Persit Kartika Chandra Kirana (KCK) Koorcab Rem 031 PD I BB, Ny. Mira P. Hutagalung sebagai bapak dan bunda asuh anak stunting.

Pengukuhan tersebut digelar di Gedung Daerah Balai Serindit Pekanbaru, langsung oleh Gubernur Riau dengan turut disaksikan oleh Sekretaris Utama BKKBN Tavip Agus Rayanto dan Gubernur Riau H Syamsuar, Jumat (30/9).

Dikatakan Syamsuar bahwa pengukuhan ini sebagai bentuk upaya menggiatkan gerakan bapak asuh dan bunda asuh anak stunting untuk mendorong percepatan penurunan prevalensi stunting di Provinsi Riau yang masih tinggi dan tercatat 22,3 persen.

"Masih tingginya Prevalensi stunting Riau sebesar 22,3 persen, maka menjadi tanggung bersama dan tidak hanya pemerintah saja, berdasarkan data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2021.  Untuk mempercepat penurunan prevalensi stunting nasional Pemrov Riau menargetkan prevalensi stunting pada RPJMD menjadi 14 persen pada tahun 2024. Artinya Riau setiap tahun harus bisa menurunkan prevalensi stunting sebesar 2,7 persen," ujarnya.

Baca Juga: Tergenang Air, Jalan Dahlia Rusak Parah Hingga 'Memakan Korban'

Gubri  Syamsuar mengucapkan selamat dan sukses kepada pak Dandrem dan ibu Mira P. Hutagalung yang hari ini telah kami kukuhkan sebagai bapak dan bunda asuh anak stunting.

Ia juga menekankan seluruh Organisasi Perangkat Daerah di lingkup Pemrov Riau,  Pak Kajati dan Pak Kapolda diharapkan ikut bersama hingga jajarannya bisa menjadi Bapak Asuh Anak Stunting  bergotong royong menurunkan target prevalensi stunting 2,7 per tahun itu untuk Riau.

Selain itu program BAAS dijalankan sebagai upaya mengintervensi sasaran audit kasus stunting dan turut  mengawasi penyaluran agar tepat sasaran agar kemiskinan ekstrem dapat dihapus.  Sesuai amanat  Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) meminta jajarannya untuk bekerja bersama dalam mempercepat penghapusan kemiskinan ekstrem di tanah air. Pemerintah menargetkan kemiskinan nol persen pada tahun 2024.

"Arahan ini juga disampaikan Presiden kepada seluruh menteri, kepala lembaga, kepala daerah, pimpinan badan usaha milik negara (BUMN), panglima komando daerah militer (Pangdam), kepala kepolisian daerah (kapolda), dan kepala kejaksaan tinggi (kajati). Pemrov Riau hari ini langsung menggelar rapat koordinasi untuk menindaklanjuti arahan Presiden tersebut," katanya.

Halaman:

Editor: Taufik Ilham

Terkini

UMK Pekanbaru 2023 Disepakati di Angka Rp3.319 Juta

Kamis, 1 Desember 2022 | 10:55 WIB
X