Rekomendasikan Pengelolaan Pasar Bawah, Komisi II DPRD Pekanbaru: Supaya Pembangunannya Berjalan Dengan Baik

- Rabu, 14 September 2022 | 17:00 WIB
Penyerahan berkas Perjanjian Kerjasama (PKS) antara PT Ali Akbar Sejahtera dengan Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru diminta untuk dipercepat oleh Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pekanbaru (Akmal/HRC)
Penyerahan berkas Perjanjian Kerjasama (PKS) antara PT Ali Akbar Sejahtera dengan Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru diminta untuk dipercepat oleh Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pekanbaru (Akmal/HRC)

HALUANRIAU.CO, PEKANBARU - Perjanjian Kerjasama (PKS) antara PT Ali Akbar Sejahtera dengan Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru diminta untuk dipercepat oleh Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pekanbaru.

Demikian hasil dari Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru, Kepala Bagian Hukum Setdako Pekanbaru Edi Susanto, Perwakilan Inspektorat Maryedi, Bagian Aset Pemko, Bagian Kerjasama Pemko, Pada Rabu (14/9).

"Kami rekomendasikan perjanjian kerjasama agar secepatnya dikeluarkan Pemko Pekanbaru kepada PT Ali Akbar Sejahtera sebagai pemenang tender pengelola pasar bawah yang baru supaya proses pembangunan pasar bawah berjalan dengan baik," kata Ketua Komisi II DPRD Pekanbaru Dapot Sinaga.

Dalam pertemuan itu, Komisi II DPRD Pekanbaru yang membidangi masalah pasar ini, meminta penjelasan kepada Kabag Hukum Pemko Pekanbaru mengenai proses tender pengelolaan pasar bawah.

Hasilnya, proses tender yang dilakukan Pemko Pekanbaru ini telah melalui tahapan dan mekanisme sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

"Proses tender pasar bawah ini sudah sangat jelas diterangkan oleh Kabag Hukum Setdako bahwa tidak ada kendala. Cuman masalahnya sekarang tinggal menunggu Inspektorat yang sedang meninjau ulang proses pengelolaan pasar bawah," ucapnya.

Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPRD Kota Pekanbaru dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru, Kepala Bagian Hukum Setdako Pekanbaru Edi Susanto, Perwakilan Inspektorat Maryedi, Bagian Aset Pemko, Bagian Kerjasama Pemko, Pada Rabu (14/9) (Akmal/HRC)
Baca Juga: Riau Pintar! Berikut Kelebihan dan Kekurangan Les Privat Di Pekanbaru

Dapot menegaskan, keputusan tertinggi mengenai masalah pengelolaan pasar bawah ini tetap berada di tangan Pemerintah Kota Pekanbaru sebagai pihak eksekutif.

"Kami (Komisi II, red) hanya merekomendasikan, artinya hasil rapat ini bukan menjadi suatu paksaan. Keputusan tetap ada di Pemko sebagai eksekutif. Yang jelas Komisi II tetap mendukung Pemko untuk menjalin perjanjian kerjasama kepada PT AAS sebagai pemenang tender," tegasnya.

Para pedagang yang tidak puas dan tidak terima dengan hasil keputusan dari Komisi II DPRD Pekanbaru karena dinilai telah mengabaikan aspirasi pedagang pasar bawah.

Halaman:

Editor: Bilhaqi Amjada A'araf

Tags

Artikel Terkait

Terkini

UMK Pekanbaru 2023 Disepakati di Angka Rp3.319 Juta

Kamis, 1 Desember 2022 | 10:55 WIB

APBD Pekanbaru 2023 Sah 2,699 Triliun

Selasa, 29 November 2022 | 22:40 WIB
X